Wagub Sumbar Pelabuhan Teluk Tapang Dimulai Sejak 13 Tahun Silam

Wagub Sumbar Nasrul Abit bersama pejabat Kemenko Marves, Bupati Pasbar Yulianto dan pejabat lainnya meninjau pelabuhan Teluk Tapang. (humas).

Teluk Tapang, AnalisaKini.id - Ada banyak potensi dalam pengembangan perekonomian di Sumatera Barat masa mendatang dan pelabuhan Teluk Tapang merupakan salah satu potensi dalam pertumbuhan aktivitas ekonomi baru wilayah bagian barat pesisir Sumatera.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di sela-sela kunjungan rombongan tim koordinasi Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Dr. Ridwan Djamaluddin, dengan beberapa kementerian terkait di Pelabuhan Teluk Tapang, Nagari Air Bangis kecamatan Sungai Beremas, Pasaman Barat, Selasa (4/8/2020).

Nasrul Abit mengatakan pembangunan Teluk Tapang sudah dimulai sejak kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi tahun 2006, 2007, 2008 mulai dengan perencanaan dokumen dari studi Kelayakan, Rencana Induk Proyek (RIP), Detail Engineering Desig (DED), Amdal oleh Pemkab Pasaman
Barat.

Pembangunan dalam pekerjaan fisik dimulai secara bertahap pada 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dengan nilai Rp231,2 miliar. Pembangunan dermaga Teluk Tapang ini berlanjut secara berkesinambungan dari Gubernur  Gamawan Fauzi diterus Gubernur Irwan Prayitno kemimpinan awal 2010-2015.

"Sempat terhenti dan saat ini kita mulai lagi dengan ada Reviu RIP oleh Kementerian Perhubungan pada 2019," ungkap Nasrul Abit.

Nasrul menambahkan, pada 2020 seizin Gubernur Irwan Prayitno dengan melakukan pendekatan kepada Kemenko Marves dan berkoordinasi dengan Kemenhub melakukan Rivie DED 2020 untuk pembangunan fasilitas darat (gudang, gedung kantor, lapangan penumpukan dan parkiran).

"Ada kebutuhan lahan pelabuhan seluas 12,15 Ha, yang merupakan hutan produksi pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor surat 050/079/Bappeda-2020, tanggal 7 Februari 2020 dan telah dibalas KLHK dengan surat no. S.177/III/PPKH/PLAND/2/2020
tanggal 2 Juni 2020. Tinggal Kementerian Perhubungan menyurati KLHK untuk mendapat surat dimaksud," ujarnya.

Dari hasil rapat bersama Kemenko Maritim bersama OPD terkait pemprov Sumbar di Jakarta pada 8 Juli 2020,  akses jalan ke pelabuhan akan diselesaikan pada anggaran 2021 melalui anggaran Kemenko Maritim oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional.

"Pelabuhan Teluk Tapang sesuai KP.432 tahun 2017 merupakan pelabuhan dengan hirarki sebagai Pelabuhan Pengumpul yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan /atau barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi," katanya.

Wagub optimis kehadiran Teluk Tapang akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Sumbar terutama untuk peningkatan ekspor menuju pasar dunia yang saat ini sedang melambat.

Menurut Wagub, nantinya bersama pelabuhan Teluk Bayur Padang, pelabuhan Labuhan Bajau Mentawai dengan Stake Holders yang lain dan para Pengusaha CPO tentang Sumatera Barat Menuju Ekspor 5 juta ton CPO per tahun ke pasar dunia.

"Juga potensi batu besi, perikanan dan lain-lain di kawasan pesisir Pasaman Barat, pesisir Sumatera Utara Teluk Tapang dengan lokasi yang amat strategis dapat menjadi penyangga aktivitas ekonomi pelabuhan yang handal," ungkapnya. (***)

Bagikan