 |
| Wawako Padang Hendri Septa meninjau pengerjaan drainase di Ujung Gurun. (humas). |
Peninjauan ini dilakukan Wawako, guna mencek pengerjaan pelebaran drainase yang merupakan bantuan aspirasi dari seorang anggota DPRD Padang. Di samping itu, ia pun juga ingin mencarikan solusi terhadap beberapa permasalahan yang ada di 3 RT di kawasan tersebut.
Menurut Wawako, pelebaran drainase itu sebetulnya memiliki tujuan yang bagus. Dimana drainase sebelumnya cukup kecil, sedangkan rumah-rumah penduduk di sekitar drainase cukup padat dan sempit sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat.
"Jadi, saya berharap kepada masyarakat di jalan Salak ini, agar jangan kita tolak pengerjaan pelebaran drainase tersebut. Karena, anggaran pengerjaannya jarang-jarang didapatkan yaitu bersumber dari aspirasi anggota dewan. Dapat tahun sekarang belum tentu pada tahun-tahun berikutnya. Apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini yang sebahagian pengerjaan fisik itu tertunda. Maka itu, ini patut kita syukuri dandukung bersama," ujarnya.
Wawako mengatakan, Pemko akan terus berupaya membuat langkah-langkah untuk memberikan semacam fasilitas infrastruktur yang baik kepada masyarakat.
"Inilah tujuan kita bersama melakukan kunjungan lapangan kali ini. Semoga semua persoalan itu dapat diselesaikan secara baik. Asalkan kita bersama-sama kita akan bisa menyelesaikannya secara baik," pungkasnya.
Di sisi lain ia juga mengimbau terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada warga kota.
"Dalam peninjauan ini saya juga menemukan kondisi lingkungan yang kurang sehat. Seperti kondisi drainase yang tersumbat berisikan tanah bahkan sesekali ditemukan sampah rumah tangga. Maka itu tadi saya juga minta kepada RT/RW setempat untuk melakukan gotong-royong minimal tiap minggu dan ajak warganya senantiasa menjaga kebersihan di masing-masing rumahnya," imbau Wawako.
Sementara itu Ketua LPM Kelurahan Purus Yulasmi hadir mengungkapkan harapannya kepada Pemko Padang agar jalan lingkungan yang ada di 3 RT jalan Salak tersebut dapat dilakukan.
Dijelaskannya, di RT 02 masalahnya yaitu adanya pembangunan rumah oleh salah satu masyarakat di atas jalan tanah pemerintah, malah memiliki sertifikat. Begitu juga di RT 03 sama kondisinya. Sementara di RT 05 ditemukan masalah telah dilakukan pembatasan jalan yang ditembok oleh seorang warga.
"Banyak manfaat yang didapatkan apabila jalan ini tembus nantinya. Dulu sempat terjadi kebakaran akibat jalan ini mentok sehingga petugas mengalami kesulitan melakukan evakuasi atau pemadaman. Maka itu saya mewakili warga di sini berharap sekali semua masalah ini selesai dapat teratasi dan terwujud apa yang kita harapkan selama ini," ungkap Ketua LPM perempuan itu.
Dalam peninjauan tersebut juga diikuti Kepala PUPR Yenni Yuliza, Kepala DPRKP Tri Hadyanto, Kabag Hukum Yopi Krislova, Camat Padang Barat Eri Sendjaya dan lurah serta tokoh masyarakat setempat. (***)
Bagikan
.jpg)