Temuan BPK Mengejutkan, Dari 542 Pemerintah Daerah, Hanya Satu yang Mandiri

Agung Firman Sampurna. 

Jakarta, AnalisaKini. id- Otonomi daerah yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun ternyata belum menimbulkan dampak positif terhadap pendapatan suatu daerah. Alhasil, dalam menjalani pembangunan daerahnya masih mengandalkan guyuran dana dari pemerintah pusat.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menjelaskan, temuan itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019. Mayoritas daerah dinyatakan belum mandiri dalam hal kemandirian fiskal.

"Hasil review atas kemandirian fiskal daerah menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri," kata di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/2020) seperti dikutip dari okezone. com.

Dia menjelaskan, indikator kemandirian fiskal merupakan salah satu ukuran utama dalam program otonomi daerah, sehingga, ini harus menjadi perhatian khusus agar ke depannya pembangunan daerah tak selalu membebani APBN.

"Di mana kemandirian fiskal daerah adalah salah satu ukuran utama dalam program otonomi daerah," ujarnya.

Dia menyebut dari 542 wilayah hanya ada satu daerah yang dinyatakan sudah sangat mandiri dalam hal kebijakan fiskal, yaitu Kabupaten Badung, Bali. Di mana 83,47% belanja daerahnya berhasil diakomodasi dari pendapatannya.

"Ini sangat mengejutkan karena ini bukan pusat perdagangan dan memiliki SDA yang cukup. Tentu ini menjadi sesuatu role model bagi pembangunan daerah yang lain," katanya. (***)

Bagikan