 |
| Lisda Hendrajoni. (ist) |
Para petugas sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), merupakan garda terdepan dalam pendataan sosial masyarakat di Indonesia, yang tentu saja harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Lisda mengemukakan itu saat rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, Juliari P Batubara, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dan Menteri PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).
Lisda mengatakan, para petugas sosial itu bertugas mendata dan mendatangi keluarga miskin. Bagaimana kalau kondisi mereka saja juga memprihatinkan. Bahkan ada yang hanya digaji Rp300 ribu perbulan, tidak sebanding dengan tugas mereka di lapangan.
anggota DPR dari dapil Sumatera Barat I tersebut, menambahkan, selain honor atau tali asih yang memprihatinkan, jumlah personel di lapangan juga sangat terbatas, sehingga membuat para petugas kewahalan. Akibatnya, kurangnya validasi data. Contohnya saja petugas TKSK.
Disebutkan, setiap kecamatan hanya ada satu petugas. Tentu saja sangat membuat kerepotan. Soalnya ada kecamatan yang memiliki 15 sampai 20 desa, bahkan lebih.
"Jadi saya mohon kepada pemerintah agar ini juga diperhatikan. Karena data yang mereka kumpulkan ini yang kita pakai untuk memberikan bantuan dan program dari pemerintah,” tutur Lisda yang juga Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tersebut.
Menurut Lisda, dibutuhkan juga peningkatan sumber daya manusia (SDM), terutama bagi para petugas agar dapat memberikan data yang akurat dengan indikator yang semestinya.
“Ini kan datanya kita yang pakai. Jadi perlu juga adanya pelatihan ataupun peningkatan sumber daya manusia bagi para petugas kita yang langsung turun ke lapangan, sehingga data tersebut menjadi lebih baik sesuai dengan indikator,” tegasnya. (***)
Bagikan
