 |
| KPU Padang sosialisasikan Pilgub kepada sejumlah wartawan online. (ist) |
Pemateri Muftie Syarfi (mantan Komisioner KPU Sumbar) dan Arianto Skom (Kepala Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Padang).
Ketua KPU Padang Riki Eka Putra mengatakan memasuki 15 hari proses pendataan pemilih ke rumah-rumah masyarakat di 104 kelurahan di Padang adalah tahapan yang penting bagi proses demokrasi. Semua perbaikan daftar pemilih harus bisa terangkum 100 persen.
“Pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih yang dilaksanakan oleh 1.936 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) KPU Padang, sudah 60 persen. Tahapan ini sangat penting karena membawa pengaruh positif terhadap hasil Pilgub dan terhadap Penyelenggara Pemilu,” ujar Riki Eka Putra.
Tahapan coklit atau perbaikan daftar pemilih itu kaya dengan silaturrahmi. Namun saat ini, berada dalam inkubasi pandemi. Kunjungan ke rumah-rumah di 104 kelurahan itu harus memenuhi protokol kesehatan. KPU berharap masyarakat dapat menerima dengan baik petugas pemutakhiran data pemilih yang datang hingga 13 Agustus mendatang.
Muftie menyatakan melindungi hak pemilih berkaitan erat dengan prilaku penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus punya kejujuran dan sikap netral. Ini tidak bisa disepelekan, karena masyarakat pemilih banyak yang terkelompok pada salah satu pasangan calon.
"Jika KPU tidak netral, kelompok-kelompok masyarakat tersebut akan bereaksi. Pengaruhnya bagi KPU menjadi negatif, yang ujungnya kepercayaan terhadap penyelenggara menjadi perdebatan,” ungkap Muftie.
Pengaruh positif harus terus dibangun oleh KPU dengan mengelola “kondisi lingkungan”. Hal ini kaitannya dengan kepercayaan. Bagaimana kepiawaian Komisioner KPU mengelola pemerintah daerah, DPRD, wartawan, dan masyarakat, agar semuanya kondusif.
Wartawan memang salah satu unsur yang harus diperhitungkan, kata Muftie. Wartawan perlu informasi yang sejelas-jelasnya, sehingga mereka bisa kritis membuat berita.
“Jadi mau tak mau, media massa harus diberi akses informasi dan kebebasan mengkritisi proses pemilu. Asalkan tujuan berita-berita yang diterbitkan mengarah kepada perbaikan, bukan menghakimi tanpa solusi,” ujar Muftie.
Kiatnya, kata Muftie, KPU harus bisa mengidentifikasi kebutuhan informasi bagi media massa pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Pada tahapan daftar pemilih ini, media massa bertanggung jawab memberikan informasi jalannya proses coklit. Jika sekali saja membiarkan kesalahan dilakukan oleh petugas pemuktahiran data pemilih, dengan tidak memberitakannya, maka media telah memberi ruang bagi luputnya pemilih masuk dalam daftar pemilih.
“Masyarakat itu berstatus pemilih hanya sampai di dalam bilik suara. Lalu statusnya kembali kepada rakyat. Rakyat yang wajib mengontrol apa yang dipilihnya di bilik suara. Nah, jika wartawan tidak mengkritik kinerja penyelenggaraan pemilu, meledaknya ya di TPS itu tadi,” ujar Muftie.
Soal target partisipasi pemilih 77,5 persen itu sudah tercantum dalam RPJM-nya KPU. Tentu KPU sudah menyiapkan strategi atau upaya untuk merangsang pemilih melenggang ke TPS. Sosialisasikan rasa aman dan nyaman orang ke TPS. Yakin itu oleh kpu, dan ciptakan rasa itu di TPS dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
“Sosialisasi dan edukasi pemilih untuk bergairah datang ke TPS salah satunya bisa menggunakan kekuatan internal KPU. Kita tahu anggota KPU dan pegawainya berjumlah ribuan orang se-Sumatera Barat. Melalui whatsapp mereka bisa disosialisasikan apa saja. Tinggal lagi mengelola medsos dengan kalangan wartawan,” ujar Muftie, yang langsung diamini serentak kawan-kawan media.
Usai diberi kesempatan untuk tanya jawab dan memberi masukan kepada KPU Padang, acara berakhir jelang azan Maghrib berkumandang dari Masjid Raya Sumbar. (***)
Bagikan
.jpg)