 |
| Mark Zuckerberg |
Jakarta, AnalisaKini.id-Karyawan Facebook melancarkan protes ke CEO Facebook Mark Zuckerberg yang tak menghapus postingan Presiden AS Donald Trump soal ancaman turunkan militer hadapi pendemo kasus kematian George Floyd.
Para karyawan ini menyampaikan protesnya di akun Twitter. Mereka berpendapat harusnya Facebook meniru Twitter yang melabeli cuitan Trump sebagai tindakan pengagungan kekerasan.
"Keputusan Facebook baru-baru ini untuk tidak bertindak pada postingan yang menghasut kekerasan mengabaikan opsi untuk menjaga keamanan komunitas. kami memohon kepemimpinan Facebook untuk #takeaction," ujar mereka dalam pernyataan bersama, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (2/6/2020).
"Mark [Zuckerberg] salah dan saya akan berusaha dengan sekeras mungkin untuk mengubah pemikiran itu," tulis Ryan Freitas, yang diidentifikasi sebagai direktur desain produk News Feed Facebook.
....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020
Juru bicara Facebook menyatakan memberikan cuti pada karyawan tanpa memotong jatah cuti untuk mengikuti protes soal kematian George Floyd.
Pekan lalu, Twitter memberikan label pada cuitan Trump yang menulis frasa "ketika penjarahan dimulai, penembakan dimulai." Pernyataan ini dianggap melanggar kebijakan Twitter tetapi tidak dihapus agar netizen tahu konteks pernyataan ini.
Seperti dikutip dari cnbcindonesia.com, Facebook sendiri tidak mengambil tindakan tegas soal ini. Mark Zuckerberg sendiri berusaha menghindarkan pertarungan dengan Trump seperti yang dilakukan Twitter.
Pada sebuah postingannya, Mark Zucberberg mengatakan pernyataan Trump tersebut '"sangat ofensif" tetapi tidak melanggar kebijakan perusahaan soal hasutan untuk melakukan kekerasan.
Posting Zuckerberg juga mengatakan Facebook telah menghubungi Gedung Putih untuk menjelaskan kebijakannya. (***)
Bagikan
