Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si |
Padang, AnalisaKini.id-
Pilkada serentak telah disetujui DPR bersama pemerintah segera akan digelar pada 9 Desember 2020.
Pilkada serentak kali ini agak bebeda karena dilaksanakan dalam masa pandemi covid-19. Selain harus menerapkan standar operasional yang sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19, kesiapan dari segi anggaran juga perlu dilakukan.
Aggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 berjalan baik dengan prinsip penggunaan anggaran yang efesien dan efektif .
"Pandemi Covid-19 tak seharusnya menjadi alasan bagi lembaga penyelenggara pemilu melaksanakan ajang pemilihan kepala daerah itu dengan prinsip at all cost, "kata Guspardi.
Berbagai usulan sudah muncul dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, di mana pandemi Covid-19 belum selesai. Penerapan physical distancing harus diperhatikan di saat pencoblosan juga model kampanye calon maupun debat secara virtual.
Sementara kebutuhan tambahan juga diperlukan di antaranya penyediaan alat pelindung diri (APD), masker dan sarung tangan, hand sanitizer, hingga alat pengukur suhu tubuh yang harus disediakan pada tiap-tiap TPS.
Bagi legislator asal Sumbar ini, keadaan itu akan membuka peluang banyaknya proyek baru terkait pilkada serentak ini. Pada titik itulah, Guspardi, menginginkan agar prinsip penghematan tetap dijaga.
"Jangan memanfaatkan Covid-19 untuk cari proyek. Harus kita cari sesuatu yang paling mudah, paling murah," ujar mantan Ketua dewan pertimbangan KADIN Sumbar tersebut.
Bagi Politikus PAN itu, apapun yang direncanakan oleh KPU, harus tetap berpatokan pada prinsip efisiensi anggaran negara, namun harus dipastikan efektif. Khususnya dalam memastikan proses pilkada takkan merusak kesehatan masyarakat dengan makin menyebarnya Covid-19.
"Selain murah dan efisien, alat bantu yang akan digunakan saat Pilkada juga mesti mudah dimengerti masyarakat penggunaannya. Itu yang paling penting. Oleh karena itu cari sesuatu yang mengindahkan protokol kesehatan, cari alat yang paling mudah dimengerti masyarakat," tandas anggota Baleg DPR. (***)
Bagikan