 |
| Mendagri Tito Karnavian. |
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR, Kamis (11/6/2020). Selain pihak pemerintah, turut hadir KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Menurut dia, setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan dimonitor Kementerian Keuangan, baru 204 daerah yang melaporkan perihal anggaran.
"Itu ada total 76 daerah yang menyatakan sekali lagi tidak memerlukan tambahan dari APBN dan APBD tapi mereka menutupi atau memenuhi alat pelindung tadi dari rasionalisasi NPHD," kata Tito seperti dikutip dari merdeka.com.
Menurut dia, total ada 65 daerah, yang membutuhkan tambahan dukungan dari APBN. Lalu, ada 42 pemerintah daerah yang memerlukan dukungan, baik dari APBN maupun APBD dan ada 21 daerah yang tidak memerlukan tambahan dari APBN tapi memerlukan dukungan dari APBD. "Mereka sanggup dari APBD," ungkap Tito.
Dia menegaskan, pihaknya mencoba memaksimalkan kemampuan daerah-daerah untuk membiayai tambahan-tambahan yang diajukan KPU, Bawaslu. Namun, baik KPU maupun Bawaslu, juga harus melakukan rasionalisasi anggaran.
"Karena tidak semua kegiatan-kegiatan yang disusun dalam program kerja KPUD masing-masing itu ada yang dilaksanakan," tutur Tito.
Contohnya, verifikasi calon perorangan yang semua sudah dianggarkan dalam semua pos KPUD, namun, dalam kenyataan tidak semua terdapat calon perseorangan.
"Artinya ada pos yang tidak terpakai, kemudian dengan adanya protokol pembatasan dalam jumlah besar, maka kegiatan-kegiatan yang masif seperti bimbingan teknis itu diubah diutamakan melalui kegiatan virtual atau melalui metode lain. Adapun jika ada kegiatan, itu dilakukan terbatas," jelas Tito. (***)
Bagikan
.jpg)