H. Hidayat. |
"Tujuannya untuk mem by pas tradisi atas kerumitan administrasi dan birokrasi yang selama ini cenderung lamban dan kaku sementara karakter pelaku di berbagai sektor sudah berubah, yakni, lebih menginginkan pelayanan yang responsive, cepat, tegas, ramah dan solutif," kata Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, H. Hidayat, Jumat (5/6/2020).
Demikian disampaikan Hidayat yang juga wartawan senior ini dalam pandangan umum DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019, pada paripurna DPRD Sumbar.
Hidayat mengusulkan hal tersebut terkait kinerja Pemprov selama ini. Disebutkan, dalam Kebijakan Umum Anggaran 2019, penyusunan APBD 2019 diarahkan pada kebijakan pembangunan di antaranya percepatan pergerakan sektor rill, peningkatan kinerja investasi.
Kemudian, perluasan lapangan pekerjaan dan penurunan angka kemiskinan, pengembangan industry kreatif melibatkan partisipasi masyarakat dan pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Namun faktanya, semua arah atau sasaran kebijakan pembangunan ini belum terealisir optimal, bahkan di beberapa sektor kami nilai justru memperlihatkan trend penurunan seperti di sektor rill dan pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Fraksi Gerindra memahami problematika dan dinamika kenapa capaian pertumbuhannya belum mengembirakan seperti tersangkut dengan regulasi nasional dan faktor di luar kepemerintahan, makanya perlu tim percepatan pembangunan daerah. (***).
Bagikan