arrow_upward

Asli Pertanyakan Dana Rp449 Miliar tak Didistribusikan pada KK Miskin

Wednesday, 24 June 2020 : 19:41
Anggota Komisi VIII DPR, H. Mhd. Asli Chaidir melontarkan beberapa pertanyaan kepada Menteri Sosial dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (24/6). (ist)
Padang, AnalisaKini.id-Anggota Komisi VIII DPR, H. Mhd Asli Chaidir mempertanyakan dana hampir Rp500 miliar, tepatnya Rp449 miliar, tidak disalurkan kepada keluarga miskin.

"Itu angka sangat besar. Sementara kenyataan di lapangan, masih banyak rakyat Indonesia membutuhkan stimulan dari pemerintah untuk mendongkrak kehidupan mereka," kata politisi PAN ini dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial dan jajarannya, Rabu (24/6).

Asli mengungkapkan hal ini terkait dengan Evaluasi Anggaran 2019 dimana, BPK dalam Laporan Pemeriksaan Semester kedua 2019 menemukan sejumlah temuan yang terkait dengan Program Bantuan Sosial, di antaranya temuan tentang Bantuan Pangan Non Tunai.

BPK dalam laporannya menemukan kasus 891.990 Kartu Keluarga Sejahteran (KKS) tidak dapat didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat BPNT dan saldo yang ada di dalam KKS tersebut belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp449.911.583.577.

Selain itu, politisi asal Sumbar ini juga mengungkapkan, penyerapan anggaran Kemensos 2019 seperti dipaparkan oleh Menteri Sosial 97.78%. Peringkat pertama dan lima Kementerian yang memperoleh anggaran besar. Tetapi dari grafik yang dipaparkan, penyerapan terendah ada di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang serapan anggarannya 94.41%.

"Dari persentasenya bagus, tetapi jika dilihat dari anggarannya, terdapat sisa anggaran Rp1,2 triliun. Angka yang cukup besar. Apa sebab dari anggaran Rp1,2 triliun itu tidak terserap dan bagaimana strategi di 2020 dan 2021 agar pelaksanaan anggaran dapat lebih maksimal," tanya Asli.

Begitu pula, soal anggaran pada 2020, Kemensos mendapat tambahan untuk Bantuan Sosial khususnya untuk penanganan Covid-19 dengan jumlah hampir dua kali lipat dari anggaran awal mencapai lebih dari Rp124 triliun.

"Besar harapan kami selaku wakil masyarakat, khususnya untuk daerah Sumatera Barat, agar bantuan sosial yang cukup besar itu dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Banyak daerah yang masih melaporkan terdapat banyak masalah ketidaktepatan sasaran penerima Bansos. Perlu diperbaiki prosedur dan pengawasan yang lebih intensif dari Kementerian Sosial, sehingga temuan-temuan seperti dilaporkan oleh BPK pada 2019 tidak lagi terulang," katanya.

Selain itu, Asli mengatakan, untuk anggaran 2021, Menteri Sosial dalam paparannya menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran Rp4,07 triliun yang mayoritas untuk anggaran Bantuan Sosial.

"Perlu pembahasan lebih lanjut terkait usulan tambahan anggaran ini. Di samping itu, harus kita analisis juga bagaimana tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan BPK atas berbagai temuan terkait Bantuan Sosial,"sebutnya. (***)

Bagikan

Saat ini 0 komentar :

Terbaru

Copyright © 2020 Analisakini.id | Baca Dulu Baru Komentar - All Rights Reserved