 |
| Dalam masa reses, Anggota DPR dari Fraksi PAN, Mhd Asli Chaidir berkunjung ke kantor Dinas Sosial Padang sekaligus diskusi dan menyerap aspirasi dari jajaran Dinsos yang dipimpin Afriadi. Ikut hadir anggota DPRD Padang, Faisal Nasir, tokoh Muhammadiyah Darmadi dan lainnya. (desrian). |
Padang, AnalisaKini.id- Hingga kini fakta di lapangan, yang sudah lepas dari predikat miskin, masih ditemukan masuk data kemiskinan. Sebaliknya yang benar-benar miskin justru tidak masuk data miskin. Padahal pemerintah mengucurkan berbagai program kemiskinan, acuannya tetap kepada data kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah.
"Ini tidak bisa dibiarkan. Banyak masyarakat yang mengadu kepada saya. Secara rill benar-benar miskin, tapi dia tak mendapatkan kartu Indonesia Sejahtera atau tak terdata dalam data kemiskinan. Jadi ini harus direvisi," kata Anggota Komisi VIII DPR, Mhd Asli Chaidir di hadapan jajaran Dinas Sosial Padang, Jumat (3/1/2021) di kantor Dinas Sosial setempat.
Bahkan, Asli juga menemukan, saat pembagian sembako untuk masyarakat dhuafa yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPR yang disalurkan melalui Kementerian Sosial, ada 23 kk yang memiliki kartu Indonesia sejahtera, tapi di data namanya tak tidak. Padahal syarat utama, penerima bantuan tersebut adalah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (PDT).
BDT ini adalah data acuan warga miskin yang masuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BDT diambil pada saat sensus Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya data dikelola oleh Kementerian Sosial dan dimanfaatkan oleh berbagai instansi yang membutuhkan data tersebut.
"Jadi walaupun kenyataan di lapangan, seorang warga benar-benar miskin, tapi tidak ada dalam BDT, maaf dengan sangat tak bisa sebagai target. Makanya ke depan, saya minta pemerintah melalui instansi terkait untuk benar-benar mengurus ini dan dievaluasi tiap enam bulan sehingga ke depan, program prorakyat miskin ini benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran,'" terang Asli.
Mantan anggota DPRD Sumbar dua periode ini juga mengungkapkan munculnya fakta seperti itu karena saat pendataan tidak jelimet dan terkesan lebih mengutamakan kerabat dan famili dari orang yang bertugas melakukan pendataan. Asli minta, ke depan, harus berlaku adil dan bekerja profesional, karena ini menyangkat hak KK miskin.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Padang dari Fraksi PAN, Faisal Nasir yang hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, fakta yang disampaikan Anggota Komisi VIII DPR benar adanya. Bahkan dia sendiri menemukan fakta serupa. Yang kaya, masih tetap terdaftar sebagai penerima bantuan, yang benar-benar miskin tak masuk daftar.
Politisi yang duduk di DPRD Padang sejak 2014 ini pun menyarankan, agar Dinas Sosial membentuk tim dan di-SK-kan Walikota untuk mendata KK yang benar-benar miskin sehingga saat bantuan disalurkan kepada mereka, selain tepat sasaran, secara regulasi juga selamat.
"Kalau hanya fokus pada data BDT, KK yang benar-benar miskin masih tetap menjerit, karena mereka tak masuk data dan otomatis tak dapat bantuan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Afriadi menyebutkan, hingga kini sesuai regulasi, acuan pemerintah tetap kepada BDT dalam menyalurkan program kemiskinan seperti Program Keluarga Harapa (PKH).
Hanya saja di lapangan, tidak ditampik, mereka yang sudah lepas dari status kemiskinan, tapi tiba di penyaluran bantuan kemiskinan, mereka masuk data sebagai pihak penerima. Jajarannya dan pendamping, bahkan diintimidasi dan diancam, agar mereka jangan dikeluarkan dari data kemiskinan.
"Itulah problem di lapangan, dinamikanya sangat tinggi. Namun demikian, tenaga pendamping, cukup banyak yang diganti dengan yang lebih profesional bekerja agar ke depan, hal-hal seperti itu bisa diminimalisir atau data kemiskinan lebih akurat. Kita berusaha ke sini dengan terus meningkatkan kerjasama da evaluasi rutin," sebutnya. (***)
