Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau kondisi masyarakat dan sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir bandang atau galodo di Arosuka, Kabupaten Solok, Jumat (25/9/2026)
AROSUKA, ANALISAKINI.ID-- Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, minta sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat terdampak galodo di Arosuka, Kabupaten Solok, mesti terpenuhi. Mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, hingga pemulihan infrastruktur.
Hal itu dikatakan Wapres Gibran saat meninjau langsung kondisi masyarakat dan sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir bandang atau galodo di Arosuka, Jumat (25/9/2026). Wapres didampingi Gubernur SumbarMahyeldi dan lainnya.
Wapres juga meminta pemerintah daerah mendata masyarakat terdampak yang memiliki cicilan pada perbankan, termasuk nasabah PNM Mekar dan bank-bank Himbara. Pendataan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa kebencanaan, sehingga beban ekonomi warga tidak semakin berat di tengah proses pemulihan.
“Ya, kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ucap Wapres, seperti dilansir sakato.
Selain kebutuhan dasar, Wapres menekankan percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak. Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan Sumbar maupun nasional, khususnya komoditas padi dan bawang. Karena itu, pemulihan lahan pertanian perlu menjadi bagian penting dari penanganan pascabencana agar aktivitas produksi masyarakat dapat kembali berjalan.
Lalu, Wapres juga meminta pelayanan publik tetap berjalan, terutama pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan dokumen akibat bencana. Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil, terutama dalam pendistribusian bantuan.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Wapres turut menekankan pentingnya ketersediaan air bersih guna mencegah munculnya penyakit pascabencana. Sementara untuk mengurangi risiko bencana serupa ke depan, pemerintah didorong mempercepat langkah mitigasi jangka panjang berupa normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
Wapres meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara terencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam maupun kemungkinan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
Dalam pembangunan hunian tetap, Wapres juga mengingatkan agar lokasi yang dipilih benar-benar aman dari risiko bencana, namun tetap mempertimbangkan kedekatannya dengan tempat tinggal sebelumnya serta sumber mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan sosial dan aktivitas ekonominya tanpa meningkatkan risiko terdampak bencana serupa.
Sementara Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan normalisasi memang sungai menjadi salah satu prioritas penanganan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Hal itu dinilai penting mengingat curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi sehingga potensi bencana susulan perlu diantisipasi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing. Penyusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sekaligus membersihkan berbagai material yang berpotensi menghambat aliran air, seperti kayu tumbang maupun material lainnya.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu melaporkan, sebanyak 480 warga terdampak dan sebagian mengungsi secara mandiri ke rumah keluarganya masing-masing serta ke sejumlah lokasi pengungsian.
Bencana juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur, antara lain enam gedung perkantoran yang mengalami kerusakan berat, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering, serta puluhan rumah warga. Total kerugian sementara yang ditaksir pemerintah daerah mencapai sekitar Rp300 miliar.
Untuk penanganan darurat, Pemkab Solok telah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026. Penanganan difokuskan pada pencarian korban, evakuasi warga, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan jalan, sungai dan fasilitas pemerintahan, pendistribusian logistik, pelayanan warga yang terluka, serta koordinasi lintas pemerintahan. (n-r)
