Padang, Analisakini.id — Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) menggelar Konferensi Kerja PDPI ke-XVIII di The ZHM Premiere Hotel Padang, Sumatera Barat, 16–19 September 2026. Kegiatan diikuti 1.359 dokter dari berbagai daerah di Indonesia.
Konferensi tidak hanya menjadi ajang pertemuan dan pengembangan ilmu kedokteran paru, tetapi juga menjadi forum bagi PDPI untuk membahas arah organisasi serta tantangan pelayanan kesehatan paru ke depan.
Ketua Panitia Konferensi Kerja PDPI XVIII, Dr Oea Khaisyaf Sp.K (K), Jumat (18/9/2026) mengatakan rangkaian kegiatan meliputi workshop, kegiatan ilmiah, rapat organisasi, hingga kegiatan olahraga.
Sementara itu, Ketua Umum PDPI, Dr. Arief Riadi Arifin Sp.K (K) menegaskan konferensi kerja memiliki arti penting bagi organisasi. Konferensi bukan semata-mata pertemuan ilmiah, melainkan juga momentum untuk menentukan arah PDPI dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.
Dalam konferensi tersebut, PDPI turut menyoroti pentingnya penguatan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan paru kepada masyarakat.
Persoalan tuberkulosis (TB) menjadi salah satu perhatian penting. Berdasarkan paparan dalam konferensi, jumlah masyarakat yang terpapar TB di Sumatera Barat disebut mencapai sekitar 18 ribu orang.
Pemerintah pun terus didorong untuk memperkuat upaya penanggulangan TB, mulai dari penemuan kasus, skrining, pengobatan hingga memastikan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. "Kita tidak ingin pasien tidak mendapatkan pelayanan," ujarnya.
Senada, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus Sp.P menempatkan penguatan kesehatan sebagai bagian dari upaya mencapai visi Indonesia Emas.
Penanganan penyakit menular ini dinilai membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat lintas sektor, khususnya bersama pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan.
"Tahun 2024,Diperkirakan terdapat sekitar 824.000 kasus TBC di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus yang berhasil ditemukan baru mencapai sekitar 48%. Hal ini mengindikasikan masih ada ratusan ribu penderita yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan ke lingkungan sekitar," jelasnya.
Sedangkan tahun 2025, kasus terdeteksi mengalami peningkatan menjadi 1.090.000 kasus. Cakupan pengobatan pun meningkat signifikan dari 48% menjadi 80% (sekitar 867.000 penderita yang diobati). Sebagai gambaran di tingkat daerah, di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 tercatat sekitar 15.000 kasus TBC.
Menurutnya, meskipun tingkat penemuan/notifikasi mencapai 97%, tingkat pengobatan 95%, dan angka kesembuhan di atas 90%, jumlah kasus pada tahun berikutnya (2025) tetap berada di angka kisaran 15.000 kasus.
Kondisi tersebut menunjukkan pengobatan pasien ang sakit saja tidak cukup. Penanganan dari sisi hulu melalui pemutusan rantai penularan dan pencegahan pada orang dengan kontak erat (kontak serumah) sangat krusial untuk dilakukan.
Kemenkes menegaskan fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, hingga Rumah Sakit Daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah (otonomi daerah). Oleh karena itu, Kemenkes tidak dapat bekerja sendiri dan terus melakukan kunjungan kerja ke berbagai provinsi untuk merangkul para Gubernur, Bupati, Walikota, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat.
"Kami mampu mengobati, tetapi untuk mencegah dan mendatangkan masyarakat melakukan pemeriksaan, kami membutuhkan bantuan Pak Gubernur, Pak Bupati, kader Posyandu, serta tokoh masyarakat," tegas Wamenkes Benjamin.
Konferensi PDPI XVIII juga diisi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya berupa skrining kesehatan yang menargetkan sekitar 300 warga.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya menemukan kasus penyakit paru, khususnya TB, secara lebih dini sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat segera memperoleh penanganan.
PDPI juga menargetkan adanya langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya eliminasi TB. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah dan masyarakat.
Dengan rangkaian kegiatan ilmiah, organisasi dan pengabdian masyarakat, Konferensi Kerja PDPI XVIII di Padang diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertemuan para dokter paru, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat pelayanan kesehatan paru sekaligus mempercepat penanggulangan TB di Indonesia. (*/)
