Padang, Analisakini.id- Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Golkar Dapil Sumatera Barat I, Zigo Rolanda, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Padang, Kamis (9/4/2026), guna meninjau langsung progres penanganan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat sejak November 2025.
Peninjauan dipusatkan di Bendungan Kuranji, Gunung Nago, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap percepatan penanganan masa tanggap darurat serta persiapan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam kunjungan tersebut, Zigo meninjau proses normalisasi alur sungai dan penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder yang saat ini masih berlangsung. Selain itu, ia juga menyoroti rencana pembangunan check dam di hulu Sungai Batang Kuranji sebagai langkah mitigasi jangka panjang untuk mengantisipasi aliran material saat curah hujan tinggi.
Baca Juga

Belajar di Luar Kelas, 98 Siswa SD Alam Unggul Antusias Telusuri Sejarah Kota Padang
“Kami ingin memastikan seluruh penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat di masa depan melalui infrastruktur yang lebih tangguh,” ujar Zigo.
Selanjutnya, Zigo menegaskan pentingnya pemisahan manajemen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Menurutnya, kegiatan masa tanggap darurat yang berakhir pada April 2026 harus dipisahkan secara jelas dari program rehabilitasi dan rekonstruksi yang kini memasuki tahap desain serta pengajuan kontrak tahun jamak atau multi-year contract ke Kementerian Keuangan.
“Kedua kegiatan ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan tumpang tindih administrasi maupun persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Baca Juga

Hj. Nevi Zuairina Bertemu Wartawan di Dapil Bahas Ketahanan Pangan dan Energi
Selain itu, Zigo juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, terutama untuk mencegah adanya klaim pekerjaan relawan yang dibebankan ke dana pemerintah.
Untuk menjaga transparansi, ia bersama pimpinan Komisi V DPR RI mendorong adanya pendampingan ketat dari Kejaksaan dan BPKP selama proses pelaksanaan.
“Kita sangat mengapresiasi relawan yang turun langsung saat darurat, namun semua proses harus tercatat secara akurat agar tidak ada celah penyimpangan yang merugikan negara,” tambahnya.
Pada akhir kunjungan, Zigo merespons harapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dana rehabilitasi dan rekonstruksi segera direalisasikan. Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan lahan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.
“Kami mendesak supaya dapat segera terealisasi. Hal yang tidak kalah pentingnya, sinkronisasi antara kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan di lapangan adalah kunci agar pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat berjalan tepat sasaran dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” pungkasnya. (***)
