Ketua DPRD Sumbar Muhidi bersama
sejumlah pejabat pemprov dan unsur forkompida di sela-sela Musrenbang RKPD
Sumbar 2027, Rabu (8/4/2026) di Gubenuran Sumbar.
PADANG, ANALISAKINI.ID--DPRD Sumbar berkomitmen mengawal penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah tekanan anggaran dan
tingginya kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan,
perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional,
tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Makanya RKPD tidak boleh hanya menjadi
dokumen administratif. Program yang disusun harus tepat sasaran dan memberikan
dampak nyata, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi
daerah,” ujarnya saat
menghadiri Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2027, Rabu (8/4/2026) di Gubenuran
Sumbar.
Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027
dihadapkan pada tantangan berat, terutama akibat meningkatnya tekanan terhadap
APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik. Kondisi
tersebut berdampak pada terbatasnya keuangan daerah, sehingga pemerintah
dituntut lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran.
Di sisi lain, Sumatera Barat juga
membutuhkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
hidrometeorologis tahun 2025, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp22
triliun dari total kerugian sebesar Rp33,5 triliun
“Ini bukan angka kecil. Dibutuhkan
terobosan kebijakan dan sinergi semua pihak agar proses pemulihan dan
pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Untuk itu, DPRD Sumbar mendorong
penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,
serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan
daerah.
Sementara itu Gubernur Mahyeldi menekankan,
tahun 2027 titik balik bagi Ranah Minang keluar dari rutinitas administratif
menuju pola kerja kolaboratif. Katanya, dengan semangat “Serempak Bergerak”,
Pemprov Sumbar menargetkan investasi menyentuh Rp13,3 triliun tahun tersebut, guna
memacu pertumbuhan ekonomi lebih progresif.
Mahyeldi mengakui, fondasi ekonomi
Sumatera Barat saat ini tengah diuji akibat rentetan bencana hidrometeorologis.
Hingga akhir 2025, total kerugian
tercatat mencapai Rp33,55 triliun, dengan wilayah terdampak utama seperti Kota
Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman yang berkontribusi lebih dari 40
persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. (n-r)
