JAKARTA, ANALISAKINI.ID--Pertemuan antara COO Danantara sekaligus Kepala BP
BUMN, Dony Oskaria, dengan Gubernur Mahyeldi serta para bupati dan wali
kota se-Sumbar di Jakarta, Rabu (15/4/2026), memusatkan perhatian pada agenda
besar percepatan investasi. Jika tidak dilakukan, Sumbar diprediksi akan
stagnan.
Pembahasan mencakup hilirisasi kelapa
dan gambir, akuisisi pabrik kelapa. Kemudian pengembangan kawasan kuliner
tematik, penguatan pariwisata, hingga dukungan terhadap proyek infrastruktur
strategis. Investasi sebagai kata kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
Sumbar yang dinilai masih tertahan di atas kertas.
Dalam forum itu, Dony
menegaskan, percepatan investasi diperlukan agar Sumbar tidak tertinggal
dalam pertumbuhan ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada
2025 melambat ke 3,4 persen, sementara investasi dinilai belum masuk
optimal ke sektor-sektor produktif. Karena itu, kata Dony, perlunya penguatan
hilirisasi, pembukaan akses infrastruktur dan penciptaan ekosistem investasi
yang lebih pasti.
Industri kelapa dan gambir
Salah satu fokus pembahasan,
pengembangan industri kelapa yang segera digarap Danantara. Dony menyebut
peluang bisnis kelapa sangat besar dan mendorong penyiapan lokasi awal serta
model bisnis yang pada tahap awal menyerap pasokan dari masyarakat.
Setelah itu, pengembangan diarahkan
menuju pola korporasi dan plasma agar skala usaha membesar dan pasokan bahan
baku untuk pabrik lebih terjamin. Ia juga menyebut perlunya peremajaan kebun
kelapa yang sudah tua serta kemungkinan menarik plantation berskala besar.
Komoditas gambir juga masuk dalam
pembahasan penting pertemuan itu. Dalam rapat, muncul target pengembangan
industri gambir di Limapuluh Kota, Pasaman dan Pesisir Selatan. Ini, dengan
pendekatan bertahap melalui proyek percontohan lebih dahulu. Nilai investasi
awal yang disebut mencapai sekitar Rp500 miliar. Pembahasan ini sejalan dengan
arah besar materi investasi Sumbar yang menempatkan agro-processing dan
hilirisasi komoditas unggulan sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru daerah.
Selain itu, rapat juga membahas rencana
akuisisi pabrik yang sedang pailit melalui mekanisme lelang kurator. Disebut
adanya rencana membawa mitra dari Tiongkok untuk mendukung proses akuisisi
sekaligus pengembangan pabrik setelah diambil alih. Skema ini dipandang sebagai
jalan cepat untuk menghidupkan kembali aset industri yang sudah ada, sambil
memperkuat basis hilirisasi di daerah.
Pariwisata
Pada sektor pariwisata dan ekonomi
kreatif, pertemuan itu juga menyinggung rencana penataan pusat kuliner malam
tematik di 50 Kota. Konsepnya bukan sekadar sentra kuliner biasa, melainkan
kawasan yang ditata dengan desain yang lebih rapi, beridentitas, dan diarahkan
menjadi magnet wisata lokal.
Gagasan ini terhubung dengan strategi
Pemprov Sumbar yang juga mendorong pengembangan kawasan unggulan pariwisata,
termasuk Mentawai dan Mandeh, sebagai bagian dari portofolio investasi daerah.
Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, rapat menyoroti
proyek jalan tol sebagai salah satu penentu percepatan pertumbuhan ekonomi.
Dalam materi resmi, Tol Padang–Pekanbaru disebut sebagai proyek strategis yang
penting untuk menurunkan biaya logistik dan membuka konektivitas antara Sumbar
dan Riau.
Pada rapat itu, juga dibahas kalkulasi
investasi besar, termasuk biaya operasional dan pemeliharaan pasca-konstruksi,
serta opsi trase dengan atau tanpa terowongan. Dalam dokumen presentasi, seksi
Sicincin–Pangkalan ditempatkan sebagai prioritas strategis, sementara kebutuhan
pembiayaan juga disebut dapat melibatkan Danantara.
Pertemuan itu turut membahas
pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang, geothermal, hilirisasi sawit, industri
jagung, hingga reaktivasi ekonomi kawasan wisata. Dalam dokumen Pemprov Sumbar,
Teluk Tapang disebut strategis untuk memangkas biaya logistik, terutama bagi
komoditas sawit dari Pasaman Barat. Sementara itu, potensi geothermal dan
kawasan ekonomi khusus pariwisata juga ditawarkan sebagai ruang investasi baru
yang bisa mendorong pertumbuhan jangka menengah dan panjang.
Dony dalam rapat tersebut juga
menekankan bahwa investasi yang masuk ke Sumbar, harus memberi dampak nyata
bagi daerah. Karena itu, ia mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal,
kontraktor lokal, serta pencatatan badan usaha di Sumbar agar efek ekonominya
tidak bocor keluar. Menurutnya, investasi tidak cukup hanya hadir di atas
kertas, tetapi harus benar-benar membuka lapangan kerja, memperbesar daya beli
masyarakat, dan menambah penerimaan daerah.
Secara keseluruhan, pertemuan di Jakarta
itu memperlihatkan upaya menyatukan agenda pemerintah daerah dengan skema
investasi nasional yang kini didorong Danantara dan BP BUMN. Hilirisasi
komoditas, pembenahan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan penataan
ekosistem investasi menjadi benang merah pembicaraan. Namun, sebagian poin yang
muncul dalam rapat masih berada pada tahap penjajakan, perhitungan awal, dan
penyiapan model bisnis, sehingga realisasi akhirnya akan sangat ditentukan oleh
kesiapan lahan, kepastian regulasi, serta tindak lanjut teknis di lapangan.
Paparan Gubernur
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi
menegaskan, investasi kunci utama untuk keluar dari stagnasi pertumbuhan
ekonomi daerah. Ia menyatakan pertumbuhan ekonomi diprediksi 7 persen pada 2029.
Dalam paparannya, Mahyeldi memulai dari
diagnosis yang tegas. Ia menyebut kapasitas fiskal daerah sangat terbatas,
struktur ekonomi masih bertumpu pada konsumsi, sementara investasi dan
penyerapan tenaga kerja belum optimal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi sulit
melompat.
Diperlukan langkah terobosan melalui
penguatan investasi dan transformasi ekonomi menjadi garis besar yang ia dorong
dalam forum itu.
Mahyeldi juga mengungkap persoalan
mendasar lain: investasi yang masuk selama ini belum cukup menciptakan efek
berganda di daerah. Karena itu, ia menekankan pentingnya perubahan
pendekatan—dari sekadar menawarkan potensi menjadi memastikan eksekusi.
Dalam presentasinya, ia bahkan
menegaskan, daya tarik utama investasi bukan lagi potensi, melainkan kepastian
sistem dan kepemimpinan daerah dalam mengeksekusi proyek.
Gubernur kemudian memaparkan arah besar
strategi investasi Sumbar ke depan. Pertama,
penguatan sektor unggulan berbasis sumber daya lokal, seperti pertanian dan
perkebunan melalui hilirisasi. Kedua,
pengembangan energi terbarukan, terutama panas bumi yang tersebar di sejumlah
titik dengan potensi besar namun belum tergarap maksimal.
Ketiga,
pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebagai tulang punggung ekonomi.
Dalam hal ini, proyek Tol Padang–Pekanbaru menjadi prioritas utama untuk
membuka isolasi wilayah dan menurunkan biaya logistik.
Mahyeldi juga menawarkan portofolio
investasi yang lebih luas, mulai dari reaktivasi jalur kereta api, pengembangan
kawasan wisata unggulan seperti Mentawai dan Mandeh, hingga pembangunan kawasan
industri dan pariwisata terintegrasi.
Di sektor pariwisata, ia menekankan
potensi besar yang belum tergarap maksimal. Kawasan ekonomi khusus (KEK)
Mentawai dan Mandeh disiapkan sebagai magnet investasi berbasis wisata bahari
dan resort kelas internasional.
Tak hanya itu, konsep “Sumatera Barat
Hijau” juga menjadi bagian dari tawaran investasi. Pemerintah daerah menyiapkan
peta jalan pembangunan berkelanjutan 2025–2029, yang menggabungkan pertumbuhan
ekonomi dengan prinsip lingkungan dan energi bersih. Namun, di balik
semua potensi itu, Mahyeldi mengakui masih ada hambatan klasik. Mulai dari
persoalan lahan, regulasi, hingga kepastian perizinan. Karena itu, ia
menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan,
memastikan lahan “clean and clear”, serta hadir sebagai problem solver bagi
investor.
Menanggapi paparan tersebut, Dony
Oskaria menyatakan kesiapan mendorong investasi melalui skema Danantara dan
BUMN.
Ia memaparkan sejumlah rencana konkret,
mulai dari pengembangan industri kelapa dengan pola plasma, akuisisi pabrik
pailit melalui lelang kurator, hingga pengembangan industri gambir dengan
investasi awal ratusan miliar rupiah. (kj)
