Padang, Analisakini.id-Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 menandai babak baru ketegangan di Timur Tengah. Bagi Maryam Jamilah, dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Andalas (UNAND) yang juga pengamat Timur Tengah, operasi tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai respon spontan terhadap ancaman nuklir. Ia melihatnya sebagai tindakan yang telah lama dipersiapkan, sekaligus bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas.
Menurut Maryam, kegagalan perundingan program nuklir Iran menjadi titik balik yang memberi legitimasi bagi Washington dan Tel Aviv untuk beralih dari jalur diplomasi ke opsi militer. Pernyataan Donald Trump dan narasi media Barat menekankan penghentian program nuklir sebagai tujuan utama, karena dianggap mengancam stabilitas regional. Namun, ia menilai motif resmi sering kali bukan motif sesungguhnya.
“Jika melihat pola perilaku Amerika Serikat dan Israel, ini tampak sebagai rencana jangka panjang. Sejak 2025, pengerahan militer AS di sekitar Selat Hormuz sudah meningkat, sehingga opsi militer terhadap Iran menjadi semakin rasional dalam kebijakan luar negeri mereka,” ujarnya.
Israel, kata Maryam, memang memiliki tradisi doktrin serangan pencegahan. Namun operasi kali ini tidak sepenuhnya memenuhi kriteria pre-emptive strike klasik yang dilakukan untuk menghadapi ancaman yang benar-benar segera. Ia cenderung membaca tindakan tersebut sebagai strategi ofensif yang memanfaatkan momentum.
Mengacu pada teori offensive realism, perubahan perilaku negara menjadi agresif biasanya muncul ketika terdapat peluang untuk melemahkan lawan. Maryam menilai situasi politik internal Iran dapat dipersepsikan sebagai kerentanan yang membuka “window of opportunity” bagi rivalnya. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan bahwa serangan ini juga dimaksudkan untuk memancing respons militer Iran agar konflik meluas dan memicu perpecahan di kawasan yang memang telah lama dipenuhi rivalitas.
Target strategis operasi itu, menurutnya, tidak hanya fasilitas militer atau nuklir. Pernyataan Trump dan laporan media Barat yang menyebut tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, menunjukkan tujuan yang lebih politis. “Jika benar keyakinan bahwa Khamenei telah tiada ingin ditanamkan, maka efek yang diharapkan adalah gejolak internal, friksi elite, dan pelemahan rezim,” kata Maryam.
Ia membandingkan skenario tersebut dengan pengalaman sejumlah negara Timur Tengah pasca Arab Spring, ketika jatuhnya figur pemimpin kuat diikuti instabilitas berkepanjangan. Libya setelah Muammar Gaddafi dan Irak setelah Saddam Hussein menjadi contoh bagaimana perubahan rezim sering berujung kekosongan kekuasaan.
Meski demikian, potensi konflik berkembang menjadi perang regional masih bergantung pada tingkat pengendalian diri para aktor utama. Maryam menilai eskalasi besar hanya akan terjadi jika Iran dan koalisi AS di Timur Tengah terlibat konfrontasi langsung. “Jika kedua pihak menahan diri, konflik bersenjata kemungkinan tidak meluas ke skala regional,” ujarnya. Namun ia mencatat negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) telah bersiap menghadapi kemungkinan skenario terburuk.
Eskalasi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai masa depan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab melalui Abraham Accords. Maryam melihatnya melalui dua kerangka teori hubungan internasional. Dalam perspektif realisme, meningkatnya ancaman Iran justru dapat mendorong negara-negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel untuk semakin mendekat ke Tel Aviv dan Washington demi keamanan, sebuah perilaku yang dikenal sebagai bandwagoning.
Sebaliknya, dari sudut pandang liberalisme, jaringan kerja sama ekonomi yang terbentuk melalui kesepakatan tersebut menjadi faktor penahan. Interdependensi ekonomi antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan menciptakan biaya politik dan ekonomi yang tinggi jika hubungan diputus. “Kelangsungan normalisasi sangat tergantung pada seberapa kuat ketergantungan ekonomi yang telah terbentuk,” kata Maryam.
Di tingkat global, Rusia dan Tiongkok menunjukkan sikap hati-hati. Keduanya mengecam serangan secara diplomatik, tetapi belum menunjukkan niat untuk terlibat langsung. Maryam menilai kepentingan energi menjadi faktor penentu utama bagi Beijing. Sekitar 40 persen impor minyak Tiongkok melewati Selat Hormuz. Jika Iran menutup jalur tersebut dan konflik berkepanjangan, tekanan ekonomi dapat memaksa Tiongkok mengambil langkah lebih aktif.
Rusia berada pada posisi berbeda. Sebagai eksportir energi, kenaikan harga minyak justru berpotensi menguntungkannya. Namun ketidakstabilan global dan kemungkinan keterlibatan Eropa tetap menjadi faktor yang dapat menarik perhatian Moskow. “Dalam jangka pendek, kedua negara kemungkinan memilih menahan diri agar konflik tidak semakin kompleks,” ujarnya.
Dengan demikian, serangan 28 Februari bukan sekadar episode militer, melainkan bagian dari pertarungan strategis yang melibatkan kepentingan domestik, regional, dan global sekaligus. Apakah operasi ini akan menjadi titik balik menuju perang besar atau justru memicu penataan ulang keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, jawabannya kini bergantung pada keputusan para aktor yang terlibat untuk menahan diri atau melangkah lebih jauh ke jurang eskalasi. (rl)
