Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria saat
reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis
(5/2/2026).
PADANG, ANALISAKINI.ID--Wakil Ketua Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria saat reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2/2026).
Sumbar, Nanda Satria komit memperjuangkan
kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari
sebelumnya Rp2 juta menjadi Rp4 juta per pelaku usaha. Langkah ini dinilai
penting untuk menjaga stabilitas usaha sekaligus menggerakkan perekonomian
masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Nanda Satria
usai melaksanakan reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji,
Kota Padang, Kamis (5/2/2026). Ia mengatakan, salah satu aspirasi yang
disampaikan masyarakat dalam reses tersebut adalah soal bantuan modal bagi
UMKM.
Berdasarkan informasi yang diterimanya,
bantuan permodalan yang disalurkan melalui program Dinas Koperasi dan UKM
selama ini masih berada di angka Rp2 juta per UMKM. Nilai tersebut dinilai
belum cukup untuk menopang keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.
“Ya, bantuan yang diterima relatif
kecil, sehingga belum mampu menutup kebutuhan operasional usaha. Akibatnya,
banyak pelaku UMKM masih terjerat pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga
pembiayaan,” ujar Nanda.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi
perhatian serius DPRD Sumbar. Ia berkomitmen untuk mengawal agar bantuan
permodalan UMKM dapat ditingkatkan, minimal menjadi Rp4 juta per pelaku usaha.
“Ini akan kami perjuangkan melalui Dinas
Koperasi. Kami juga akan mendorong penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub)
terkait kenaikan bantuan UMKM pada tahun ini,” tegasnya.
Selain memperjuangkan kenaikan bantuan
UMKM, Nanda Satria juga mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi. Hal ini
sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan Koperasi
Merah Putih sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan, berdasarkan penjelasan
Dinas Koperasi dan UKM, peluang bantuan permodalan untuk koperasi cukup besar.
Nilainya bahkan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta, yang diberikan dalam
bentuk aset untuk mendukung kegiatan produksi atau usaha koperasi. Hal ini
tergantung pada jenis usaha yang dijalankan.
“Kita dorong masyarakat membentuk
koperasi sesuai program Presiden, agar terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta
ruang bersama untuk memperoleh penghasilan demi kesejahteraan masyarakat,”
tuturnya.
Reses yang digelar Nanda di Pasa Lalang
dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta
pemuda setempat. Selain persoalan modal UMKM, masyarakat juga menyampaikan
berbagai aspirasi lain terkait sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan
keagamaan.
Nanda menegaskan, seluruh aspirasi yang
disampaikan telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat. Sementara aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah
kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. (r-n)
