Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, reses
di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Padang, Rabu (4/2/2026), bertempat di Kantor
Lurah Balai Gadang.
PADANG, ANALISAKINI.ID--Ketiadaan peralatan laptop masih menjadi kendala utama bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dalam menginput data calon penerima berbagai program bantuan pemerintah.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan
reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, di Daerah
Pemilihan (Dapil) I Kota Padang, Rabu (4/2/2026). Reses itu dipusatkan di
Kantor Lurah Balai Gadang.
Perwakilan PSM Balai Gadang, Opi,
menyampaikan bahwa salah satu tugas PSM adalah mendata serta memfasilitasi
pengajuan bantuan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pendidikan, dan program sosial lainnya.
“Agar proses entri data bisa berjalan
cepat dan tepat, kami sangat membutuhkan laptop. Saat ini PSM di Balai Gadang
belum memilikinya. Kami berharap ada perhatian dan bantuan terkait hal ini,”
ujar Opi kepada Iqra Chissa.
Selain itu, Opi juga berharap adanya
sosialisasi rutin terkait program bantuan pemerintah di Balai Gadang.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami jenis bantuan yang
tersedia maupun persyaratan yang harus dipenuhi.
“Ya, banyak warga yang belum mengerti
program bantuan apa saja yang ada dan bagaimana cara mengajukannya. Jika ada
sosialisasi, tentu masyarakat akan lebih paham,” katanya.
Tak hanya itu, PSM Balai Gadang juga
mengusulkan bantuan berupa seragam kerja serta dana transportasi bagi lima
orang PSM yang bertugas di kelurahan tersebut. Pasalnya, dalam melakukan survei
lapangan, jarak antar lokasi cukup jauh sehingga membutuhkan biaya operasional
yang tidak sedikit.
Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh
lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda
setempat. Selain persoalan peralatan pendukung PSM, masyarakat juga
menyampaikan aspirasi di sektor pertanian, pendidikan, dan ekonomi.
Di sektor pertanian, warga mengusulkan
pembangunan jalan usaha tani guna mempermudah akses ke lahan pertanian.
Sementara di sektor pendidikan, masyarakat meminta penambahan sekolah, khususnya
tingkat SMP, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Balai Gadang.
Menanggapi aspirasi tersebut, Iqra
Chissa menyatakan bahwa usulan yang menjadi kewenangan provinsi akan
diperjuangkan melalui APBD Provinsi Sumbar Tahun 2027. Sedangkan aspirasi yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang akan dikoordinasikan dengan anggota
DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Golkar.
Terkait permintaan penambahan sekolah,
Iqra menegaskan hal tersebut menjadi prioritas untuk diperjuangkan.
“Balai Gadang sudah padat penduduk dan
memang sudah selayaknya ditambah sekolah, terutama SMP. Banyak anak-anak kita
yang harus bersekolah ke luar wilayah, sementara sebagian berasal dari keluarga
kurang mampu. Ini akan kami komunikasikan dengan DPRD Kota Padang melalui Komisi
IV agar dapat diperjuangkan,” ujarnya.
Iqra Chissa menambahkan, peningkatan
kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejalan dengan Asta Cita
Presiden RI. Oleh karena itu, ia berkomitmen mengawal penambahan sekolah di
Balai Gadang dapat terealisasi. (n-r)
