Padang, Analisakini.id-
Selama dua tahun belakangan (2023-2025), Sumatera Barat (Sumbar) kehilangan 20 ribu hektar hutan. Pada 2023 luas tutupan hutan mencapai 1.752.567 hektar, pada 2025 berkurang menjadi 1.731.672 hektar. Pengurangan luas hutan itu, terungkap dari hasil analisis citra satelit sentinel yang dilakukan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI.
"Hampir di semua kabupaten/kota terjadi penurunan luas hutan ini. Dan penurunan luas tutupan hutan ini berkontribusi pada perubahan iklim," kata Direktur KKI Warsi Adi Junaidi dalam Refleksi PSDA Sumbar bertajuk Darurat Iklim di Ranah Minang Risiko dan Upaya Mitigasi, Rabu (11/2) di Padang.
Dia menjelaskan dari analisis yang dilakukan, penurunan tutupan hutan di Sumbar tidak terjadi begitu saja. Ada sejumlah aktivitas yang berkontribusi, dan salah satu yang paling mencolok adalah maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau PETI di berbagai wilayah.
Selain itu, pembukaan hutan di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), perkebunan kelapa sawit serta berbagai aktivitas berbasis lahan lainnya juga ikut mempercepat hilangnya tutupan hutan. Jika kondisi ini tidak dikendalikan bersama, maka tekanan terhadap ekosistem akan terus meningkat dan pada akhirnya memperbesar risiko bencana ekologis di masa depan.
Hilangnya hutan bukan sekadar berkurangnya pohon. Yang hilang adalah kemampuan tanah menyerap air hujan. Yang hilang adalah pelindung alami lereng-lereng curam, dan yang hilang adalah sistem alami yang selama ini menahan air agar tidak turun sekaligus menjadi banjir dan longsor.
"Setiap hektar hutan yang hilang berarti semakin kecil kemampuan alam melindungi manusia. Dan ketika benteng alam itu melemah, risiko bencana tidak lagi menunggu puluhan tahun, ia bisa datang dalam hitungan musim, bahkan dalam satu hujan ekstrem," kata Adi.
Ironinya, menurut Adi, kehilangan hutan ini juga dipicu oleh bencana hidrometeorologis akhir tahun lalu. Ini menunjukkan kerentanan alam Sumbar semakin rapuh dengan bencana yang terjadi.
Sebagai contoh Adi menjelaskan di Daerah Aliram Sungai (DAS) Kuranji, salah satu DAS dengan mengalami bencana hidrometeorologis di Kota Padang, akibat bencana alam akhir november lalu menyisakan hutan yang runtuh lebih dari 300 hektar.
Tekanan terhadap alam juga semakin meningkat dengan adanya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI. Aktivitas ini tidak merusak hutan dan lahan, tetapi juga merusak struktur tanah dan alur sungai secara langsung, meningkatkan sedimentasi.
Data menunjukkan luas aktivitas PETI di Sumbar mencapai 9.735 hektar, tersebar di berbagai kabupaten seperti Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya. Di sisi lain analisis yang dilakukan KKI Warsi juga memperlihatkan areal terbuka dalam kawasan hutan yang dikelola oleh PBPH. Terdapat 6 PBPH di Sumbar dan terlihat hampir 4 ribu hektar dalam kondisi terbuka.
�Dengan melihat kerentanan alam Sumbar dan pentingnya hutan, kami melihat pencabutan izin PBPH ini oleh Presiden Prabowo patut kita apresiasi,� kata Adi Junedi.
Dengan adanya pencabutan izin, 6 PBPH dan 2 perkebunan, merupakan bagian dari upaya pemulihan ekosistem. Penting untuk perubahan di berbagai level, melaksanakan tata kelola hutan dan lahan yang bisa menjadi memperkuat daya tahan ekologi dan menumbuhkan harapan.
Adi juga menambahkan pemulihan Ranah Minang juga terus diperkuat melalui pendekatan yang menyatukan pemulihan ekologi, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis data. Salah satu langkah strategis yang dikembangkan bersama pemerintah membangun database keanekaragaman hayati dan mangrove pada kawasan ekosistem penting sebagai dasar perencanaan perlindungan dan pengelolaan lanskap.
Pada saat yang sama, rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis, termasuk sempadan sungai, terus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana sekaligus memperbaiki fungsi ekologis wilayah.
"Upaya ini diperkuat dengan penyediaan 308.000 bibit rehabilitasi yang terdiri dari bibit utama, sisipan, dan sulaman, serta pembangunan arboretum sebagai pusat perlindungan endemik, serta penyediaan sumber benih tanaman endemik seperti Andaleh dan Surian juga dikembangkan melalui sentra benih lokal untuk memastikan ketersediaan bibit berkualitas," ujar Adi.
Pemulihan tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga memastikan keberlanjutan penghidupan masyarakat. Penguatan 108 Kelompok Perhutanan Sosial melalui pengembangan sistem agroforestri berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan konservasi.
Adi menegaskan pemulihan Ranah Minang harus dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Pemulihan Ranah Minang bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi tentang memastikan ekosistem pulih, masyarakat kuat secara ekonomi, dan tata kelola sumber daya alam berjalan adil dan berkelanjutan. "Kolaborasi multipihak menjadi kunci agar pemulihan ini memberi dampak nyata bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat," pungkasnya. (ef)
Bagikan
