Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat FGD bersama kepala
daerah dan Forkopimda terkait percepatan pemulihan wilayah pascabencana
hidrometeorologi, Senin (5/1/2026) malam, di Istana Gubernur Sumbar.
PADANG,
ANALISAKINI.ID--Ketua DPRD Sumatera
Barat Muhidi mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan pendataan sebagai
dasar perencanaan pemulihan pascabencana banjir dan longsor. Secara
kelembagaan, DPRD Sumbar menyatakan siap melakukan pergeseran anggaran guna
mempercepat proses pemulihan.
Hal tersebut
disampaikan Muhidi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait percepatan pemulihan wilayah
pascabencana hidrometeorologi, Senin (5/1/2026) malam, di Istana Gubernur Sumbar.
Menurut
Muhidi, pemerintah daerah perlu menetapkan skala prioritas penanganan sesuai
kebutuhan masyarakat terdampak. Baik pembangunan hunian sementara maupun hunian
tetap.
Semua itu, lanjutnya, harus
direncanakan secara matang. Termasuk pemilihan lokasi yang aman dan berada di
luar zona rawan bencana.
Dia
menegaskan, penentuan lokasi hunian juga harus mempertimbangkan kemudahan akses
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pembangunan hunian,
menurutnya, tidak boleh justru menyulitkan warga untuk bekerja dan menjalankan
aktivitas sehari-hari.
Selain
aspek hunian, Ketua Muhidi juga menekankan pentingnya upaya stimulasi ekonomi
bagi masyarakat terdampak, terutama menjelang bulan puasa dan Hari Raya
Idulfitri. Pada masa pemulihan, masyarakat dapat dirangkul untuk terlibat dalam
berbagai kegiatan pekerjaan dengan sistem upah agar roda perekonomian keluarga
tetap berjalan.
“Secara
keseluruhan, DPRD Sumbar mendukung langkah pemerintah daerah dalam proses
pemulihan. Mulai dari pendataan hingga perencanaan, DPRD siap mendukung melalui
pergeseran anggaran serta melakukan pen gawasan,” ujar politisi PKS itu.
Sementara itu, Gubernur
Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi komitmen seluruh unsur Forkopimda, bupati
dan wali kota, serta kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung percepatan
penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumatera
Barat.
Mahyeldi
menyebut, meskipun undangan FGD disampaikan dalam waktu relatif singkat,
tingkat kehadiran peserta tetap tinggi, baik secara langsung maupun daring.
Menurutnya, hal tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam percepatan
penanganan pascabencana.
FGD tersebut dihadiri
unsur Forkopimda Sumbar para bupati dan wali kota yang mengikuti secara daring,
Forkopimda kabupaten dan kota, serta perwakilan berbagai instansi dan
kementerian terkait.
Turut
hadir perwakilan Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas,
serta satuan kerja dan UPT balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan
Kementerian Perumahan dan Permukiman. (n-r-t)
