Padang, Analisakini.id-Komisi III DPRD Padang menegaskan percepatan penanganan pascabencana banjir bandang membutuhkan koordinasi kuat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penegasan itu disampaikan dalam rapat kerja yang digelar pada Kamis (4/12), yang secara khusus membahas progres pemulihan serta penggunaan anggaran akhir tahun akibat dampak bencana. Pertemuan berlangsung evaluatif dengan melibatkan berbagai dinas teknis yang terlibat langsung dalam pemulihan kota.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III Helmi Moesim dan dihadiri jajaran anggota serta perwakilan sejumlah dinas, seperti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). Helmi menegaskan hearing ini merupakan agenda resmi yang telah dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, sehingga pembahasan dilakukan secara terstruktur dan terukur.
Helmi menyampaikan salah satu fokus utama rapat adalah memastikan penanganan pascabencana berjalan sesuai aturan, terutama pada saat pergantian tahun anggaran. Ia meminta laporan lengkap dari OPD mengenai proses awal pembersihan dan pemetaan kerusakan. “Komisi III memanfaatkan jadwal ini untuk hearing dengan mitra terkait agar penanganan benar-benar terarah,” ujarnya.
Dinas PUPR menjadi salah satu dinas yang mendapat sorotan dalam rapat tersebut. DPRD meminta penjelasan rinci terkait langkah awal pembersihan sedimen, perbaikan jalan dan jembatan yang rusak, serta inventarisasi total kerusakan infrastruktur. PUPR menjelaskan tim mereka tengah bekerja maksimal di berbagai lokasi permukiman terdampak.
Komisi III juga menekankan pentingnya transparansi dari Dinas Perkim, terutama terkait data rumah warga yang terdampak bencana.
Mulai dari rumah hanyut, rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan harus terdata dengan akurat sebagai dasar penyusunan rencana relokasi maupun perbaikan. DPRD ingin memastikan seluruh warga yang terdampak mendapatkan perlindungan dan solusi hunian.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memaparkan volume sampah dan material kayu pascabencana meningkat drastis. DLH terpaksa menurunkan 32 unit truk setiap hari, masing-masing melakukan hingga lima rit perjalanan untuk membersihkan kawasan permukiman, sungai, dan pesisir. Beban kerja meningkat signifikan akibat banyaknya material kiriman dari hulu.
Dinas Perhubungan (Dishub) turut menjelaskan langkah teknis untuk memastikan mobilitas warga tetap berjalan. Mulai dari pengaturan lalu lintas, perbaikan lampu lalu lintas, hingga memastikan penerangan jalan umum (PJU) berfungsi di kawasan terdampak. Dishub juga melakukan pengawasan terhadap jalur evakuasi sementara.
Sementara Wakil Ketua DPRD Padang, Osman Ayub, menegaskan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci utama dalam pemulihan pascabencana banjir bandang.
Dalam rapat tersebut Osman menyampaikan DPRD membutuhkan laporan komprehensif dari semua OPD terkait. Hal itu penting agar legislatif dapat mengawal penggunaan anggaran pemulihan sekaligus memastikan bantuan maupun relokasi warga berjalan tepat sasaran. “Kami meminta laporan lengkap dari masing-masing OPD, termasuk kesiapan apabila ada bantuan atau relokasi yang harus segera dilakukan,” tegasnya.
Menurut Osman, berbagai sektor terdampak bencana tidak bisa ditangani satu dinas saja. Ia mencontohkan persoalan riol, timbunan sampah, hingga teknis relokasi membutuhkan koordinasi erat antara Perkim, DLH, dan PUPR. Tanpa sinergi yang baik, upaya pemulihan dapat berjalan lambat atau tidak merata di lapangan.
Osman menegaskan pentingnya ketepatan data sebagai dasar utama dalam pemulihan. Ia meminta Perkim memastikan data rumah hanyut, rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan benar-benar terverifikasi.
Menurutnya, ketidaktepatan data berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama saat penyaluran bantuan maupun penyusunan kebijakan relokasi.
Rapat diakhiri dengan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti setiap laporan OPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Komisi III menegaskan bahwa transparansi anggaran dan kerja sama lintas dinas merupakan syarat utama agar pemulihan pascabencana di Kota Padang berlangsung cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (bm)
Rapat Komisi III DPRD Padang bersama sejumlah OPD membahas percepatan penanganan pasca bencana banjir, Kamis (4/12). (ist)
