 |
| Ketua Fraksi PAN DPRD Sumbar Muhayatul memberikan naskah pandangan umum Fraksi PAN kepada pimpinan DPRD Sumbar Nanda Sastria disaksikan Gubernur Mahyeldi. (humas) |
Padang, Analisakini.id-Kabar 'duka' diterima Pemprov Sumbar. Alokasi transfer ke daerah (TKD) pada 2026, mengalami penurunan drastis mencapai Rp429 miliar lebih. Kondisi ini menjadi tanntangan pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Sumbar. Pengurangan TKD ini dialami seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
"Pasti berdampak. Makanya kita minta Gubernur untuk melahirkan terobosan dan gagasan menyikapi hal tersebut sehingga pengurangan TKD itu tidak menghambat pelaksanaan pembangunan," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Sumbar Muhayatul, usai rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2026, Jumat (3/10) di gedung DPRD Sumbar.
Muhayatul menyebutkan, sebelumnya Gubernur menyampaikan terjadi penurunan alokasi transfer ke daerah (TKD) pada 2026. Ini mengacu kepada surat Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-62/PK/2025. Penurunan TKD mencapai Rp533,292 miliar lebih. Namun setelah dilakukan penghitungan lebih mendalam terhadap kesepakatan KUA-PPAS, pengurangan menjadi Rp429, 173 miliar lebih.
Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumbar ini menjelaskan, terkait pengurangan TKD diakui perlu duduk bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas lebih lanjur dan dilakukan refocussing anggaran sehingga jumlah TKD tersebut benar-benar terakomodir pada RAPBD 2026. "Tapi kita minta dulu apa gagasan dan terobosan Gubernur untuk menyikapinya,"sebut dia.
Selanjutnya Muhayatul juga menyoroti belanja modal dalam RAPBD 2026 yang mengalami penurunan drastis pula. Pada APBD 2025 mencapai Rp858,159 miliar lebih, sedangkan RAPBD 2026 turun drastis menjadi Rp477,668 miliar lebih. Belanja modal ditujukan kepada membangun jalan, jaringan irigasi, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, termasuk tanah dan aset tetap lainnya.
"Penurunan sangat tajam tersebut, tentu sangat berdampak kepada pembangunan. Oleh karena itu, bagaimana pula Gubernur menyikapinya apalagi kondisi Sumbar, saat ini, pembangunan dan perbaikan jalan sangat dibutuhkan untuk perlancar akses perekonomian, pembangunan dan rehab irigasi juga mendesak apalagi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi tekad bersama," beber Ketua Matahari Pagi Indonesia (MPI) Sumbar ini.
Bahkan Muhayatul juga menyinggung, belanja tidak terduga dalam RAPBD 2026 yang dialokasikan Rp25 miliar. Turun ketimbang APBD awal 2025 yang mencapai Rp37 miliar lebih. Dana tak terduga ini untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam.
Baru-baru ini Sumbar kedatangan banyak pakar terkait potensi gempa besar di Mentawai-Siberut. Para pakar dan pejabat dari berbagai jenis instansi sepakat mitigasi wajib dilakukan seperti membangun shelter dan sebagainya. Tapi melihat komposisi RAPBD 2026, baik dana tak terduga maupun dana “kebencanaan” sangat minim.
Saat pertemuan itu sempat mengapung, pemerintah baru mau jor-joran dan ‘terpaksa” alokasikan dana cukup besar setelah bencana sesungguhnya tiba.
"Kita tak berharap demikian. Tapi secara political will harus diperlihatkan. Tak terpakainya, misalnya dana tak terduga itu, bisa dialokasikan tahun berikutnya. Ini semata-mata karena Sumbar daerah rawan bencana. Jadi perhatikan jugalah ini," katanya. (ef)
