 |
| Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu di Gedung AA Maramis, Kamis (25/4). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan |
Jakarta, Analisakini.id-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan suntikan dana Rp 200 triliun untuk bank dari dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI) akan mirip dengan skema penempatan dana Rp 83 triliun di bank untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah masih menggodok skema pengalihan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mengendap di BI untuk ditebar ke perbankan.
"Seperti misalnya kita sedang menyiapkan penempatan dana untuk KDMP. Nah itu peraturannya kan sedang difinalisasi, jadi itu nanti akan mirip tata kelolanya," ungkapnya saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu (10/9).
Intinya, kata Febrio, kebijakan itu bertujuan untuk mempercepat penambahan likuiditas bank, karena penempatan dana tersebut bisa disalurkan menjadi kredit untuk menggerakkan perekonomian.
"Kebijakan fiskal kita kan banyak bergerak dengan arahan dari Pak Presiden. Supaya lebih inovatif gitu ya. Salah satunya adalah kita menggunakan pola KDMP dengan penempatan dana di bank," jelasnya.
Di sisi lain, dia memastikan agar anggaran Rp 200 triliun tersebut tidak digunakan oleh bank untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN), karena tujuan utamanya untuk disebar menjadi kredit.
"Kita ingin supaya itu digunakan untuk menciptakan kredit, kita enggak mau perbankannya nanti digunakan untuk beli SBN. Itu tentunya counterproduktif," tegas Febrio.
Meski begitu, dia belum bisa menjelaskan dengan pasti bagaimana bentuk penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun, maupun bank apa saja yang akan menjadi sasarannya.
"Bisa, nanti kita detailkan. Tapi intinya adalah kita punya SAL dan juga SiLPA yang kita simpan di Bank Indonesia tadi diarahkan agar dialirkan ke perbankan agar bisa menciptakan kredit," pungkasnya.
Penempatan Rp 200 triliun anggaran pemerintah di bank diserukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dia mengatakan, anggaran pemerintah yang mengendap di BI mencapai Rp 425 triliun dinilai terlampau besar di saat peredaran uang di masyarakat sangat rendah.
"Saya sudah lapor ke Presiden, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya Rp 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh Rp 200 triliun," ungkapnya saat Rapat Kerja Komisi XI DPR, Rabu (10/9).
Nantinya, uang tersebut akan ditaruh di bank dalam bentuk rekening pemerintah. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut bank apa saja yang akan menerima uang tersebut.
Sebelumnya, Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menempatkan dana pemerintah sebesar Rp 83 triliun di bank BUMN atau Himbara sebagai jaminan permodalan Koperasi Desa Merah Putih pada 2026.
Sri Mulyani memastikan, Kopdes Merah Putih yang saat ini jumlahnya sekitar 80 ribu unit, akan menerima pinjaman dengan bunga yang murah dari Himbara.
“Kami masih menempatkan dana dari pemerintah di bank Himbara dengan bunga sangat rendah agar koperasi bisa mengakses modal yang dengan bunga lebih murah juga yaitu angkanya Rp 83 triliun,” tutur Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8). (sumber : kumparan.com)
