Jakarta, Analisakini.id-Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia menunjukkan sikapnya terhadap kunjungan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI saat terjadi demonstrasi di Tanah Air. Melalui sebuah surat terbuka, PPI Australia mempertanyakan apa tujuannya anggota DPR untuk berada di Negeri Kanguru saat akhir pekan.
Selain itu, mereka juga menyoroti aktivitas yang akan diikuti oleh para anggota Dewan. Menurut mereka, hal ini bertolak belakang dengan efisiensi anggaran ketika rakyat sedang memperjuangkan aspirasinya.
Lantas, apa yang dikatakan oleh PPI terkait kunjungan anggota DPR RI ke Australia?
Sikap PPI Australia terkait kunjungan anggota DPR RI Melalui surat tersebut, PPI menyampaikan rasa kecewa dan mengecam tindakan anggota Komisi XI DPR RI yang berkunjung ke Australia. Mereka menyoroti sikap anggota dewan memilih berada di Australia saat rakyat Indonesia sedang melakukan demonstrasi di berbagai daerah.
"Sebagai pelajar Indonesia di Australia, kami tidak bisa tinggal diam menyaksikan representasi legislatif yang mengabaikan rakyat dan bersembunyi dibalik alasan kerja," bunyi surat terbuka PPI itu
Lebih lanjut, mereka menilai wakil rakyat harus membersamai perjuangan masyarakat alih-alih pergi ke luar negeri.
"Kami malu memiliki wakil rakyat yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan jauh dari empati publik. Wakil rakyat seharusnya hadir dan berdiri bersama rakyat, bukan pergi dan meninggalkan tanggung jawabnya demi kepentingan pribadi di luar negeri," sambung mereka.
Dalam surat itu, PPI mempertanyakan apakah para anggota Komisi XI DPR RI ke Australia dalam kunjungan kerja atau aktivitas di luar itu. Pertama dari segi pemilihan waktu, mereka mengungkap bahwa tidak ada aktivitas kantor di Australia pada akhir pekan.
"Mengapa durasi kunjungan kerja hingga akhir pekan? Semua orang tahu bahwa tidak ada aktivitas kantor di Australia pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga kegiatan bilateral antar negara tidak mungkin dilaksanakan," bunyi keterangan PPI.
Selanjutnya, PPI juga menyebutkan beberapa kegiatan seperti Sydney Marathon serta wisata ke Blue Mountain dan Scenic World & Echo Point yang akan mereka lakukan. Mereka berpendapat, aktivitas itu tidak sesuai dengan rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
"Tindakan-tindakan di atas bukan hanya bertolak belakang dengan rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, tetapi juga memperlihatkan gaya hidup bermewah-mewahan di tengah derita rakyat," kata PPI.
Meskipun menggunakan uang pribadi, PPI menilai tindakan itu tidak pantas karena kondisi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mereka menilai anggota DPR telah kehilangan empati terhadap penderitaan dan kemarahan rakyat yang saat ini ditunjukkan lewat demo.
Tuntutan PPI Australia terkait kunjungan anggota DPR Bersamaan dengan itu, PPI Australia menyampaikan tuntutan teruka agar anggota Komisi XI DPR RI dapat menjelaskan beberapa hal.
Tuntutan mereka kepada anggota Komiis XI DPR RI yakni: Memberikan penjelasan kepada rakyat mengenai tujuan, manfaat, hingga anggaran kegiatan di Australia serta meminta pertanggungjawaban dari anggota terlibat. Kembali ke tanah air untuk menjawab tuntutan aksi dan aspirasi rakyat secara langsung sesegera mungkin.
Sementara untuk penyelenggara Sydney Marathon, PPI Indonesia meminta mereka untuk menolak partisipasi anggota Komisi XI DPR RI. Jika Sydney Marathon tetap membiarkan partisipasi mereka, PPI Indonesia menilai keikutsertaan anggota Komisi XI DPR RI akan mencoreng reputasi dan nilai acara tersebut. "Mengingat Sydney Marathon adalah ajang internasional bergengsi, partisipasi anggota DPR yang lari dari tanggung jawab publik justru mencoreng reputasi acara dan nilai-nilai yang dikedepankan," ujar mereka.
Sementara itu, PPI Australia sendiri mempunyai 12.000 pelajar yang tersebar di 36 cabang dan ranting di seluruh negara tersebut. Selain itu, mereka juga telah melaksanakan beragam program dan berpartisipasi untuk memajukan bangsa Indonesia.
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menjelaskan kunjungan dinas di Australia sudah direncanakan jauh-jauh hari. Adapun kepentingan mereka adalah terkait Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK). "Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta," kata Misbakhun, dikutip dari Kompas.com, Minggu (31/8/2025).
Selain itu, Panja sudah harus menyelesaikan RUU tersebut sebelum tanggal 8 September 2025.
Tak sendirian, anggota Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan ke Australia bersama dengan perwakilan Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN. Kota yang mereka kunjungi antara lain Canberra dan Sydney. Saat di Canberra, Komisi XI DPR RI menemui duta besar RI untuk Australia dan mahasiswa LPDP. Dalam pertemuan itu, mereka memastikan penyaluran dan program LPDP sesuai dengan rencana atau tidak. "Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yang diprogramkan dan isu-isu apa saja yang ada dalam penyaluran LPDP di Australia," papar Misbakhun.
Kemudian di Sydney, mereka mengunjungi representative office Bank BNI pada hari Kamis (28/8/2025). Setelah membuka kantor tersebut sejak tahun lalu, mereka ingin mengetahui kelancaran transaksi di sana.
"Ternyata di Australia, transaksi batubara saja sudah mencapai AUD (dollar Australia) 2 miliar, pendidikan dan pariwisata mencapai 1,45 miliar," ungkap Misbachun.
"Belum lagi ada 5 konglomerat besar Indonesia yang mempunyai konsesi tambang sebanyak lebih dari 10. Itu adalah ukuran bisnis yang besar di mana BNI ingin memberikan pelayanan untuk itu," sambungnya. (sumber: Kompas.com).
Bagikan
