Ketua DPRD Sumbar
Muhidi melakukan kunjungan kerja ke Istana Bung Hatta di Kota Bukittinggi,
Sabtu (28/6/2025). (humasdprdsb)
BUKITTINGGI,
ANALISAKINI.ID--Ketua
DPRD Sumbar, Muhidi, melakukan kunjungan kerja ke Istana Bung Hatta di Kota
Bukittinggi, Sabtu (28/6/2025). Dalam kunjungan tersebut, dia menekankan
pentingnya pengembangan Istana Bung Hatta tidak hanya sebagai objek peningkat
Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga sebagai daya tarik utama pariwisata
yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara umum.
“Ya, Istana Bung Hatta jangan hanya
difokuskan sebagai sumber PAD, tetapi juga harus menjadi ikon pariwisata yang
kuat. Dengan begitu, keberadaannya bisa berdampak langsung terhadap peningkatan
ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM di sekitarnya,” ujar Muhidi.
Katanya, sebagai bangunan cagar
budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi, Istana Bung Hatta harus dikembangkan
secara strategis dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan peta jalan pengembangan yang jelas
agar fungsi, daya tarik, dan kontribusinya terhadap PAD serta ekonomi
masyarakat dapat dimaksimalkan.
“Kita harapkan ada peta pengembangan
ke depan agar pengelolaan Istana Bung Hatta lebih optimal. Jika ada kebutuhan
untuk pengembangan, silakan ajukan. Kami akan tindak lanjuti,” tegasnya.
Ketua Muhidi juga menegaskan bahwa
DPRD Sumbar siap mendukung langkah-langkah penguatan fungsi Istana Bung Hatta,
termasuk dalam aspek promosi wisata, pelestarian budaya, dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat sekitar.
“Kami ingin Istana Bung Hatta tidak
hanya menjadi simbol sejarah, tapi juga pusat aktivitas budaya, edukasi, dan
ekonomi kreatif. Ini akan memberi manfaat berlapis bagi pemerintah daerah dan
masyarakat,” tutup Muhidi.
Kedatangan Ketua DPRD Sumbar disambut
langsung oleh Kepala Istana Bung Hatta, Zulkarnain. Dia mengungkapkan bahwa
saat ini pihaknya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal
keterbatasan anggaran untuk pengembangan sarana dan program kegiatan.
“Istana Bung Hatta memang cukup
sering dikunjungi, terutama oleh siswa dan mahasiswa yang ingin belajar
sejarah. Namun sebagai cagar budaya, kami tidak bisa sembarangan menambah atau
mengubah struktur bangunan,” jelas Zulkarnain.
Ia juga menyampaikan bahwa mayoritas
penggunaan fasilitas Istana Bung Hatta saat ini lebih banyak dimanfaatkan untuk
rapat-rapat dinas instansi pemerintah daerah. Sementara, pemanfaatan oleh
masyarakat umum, termasuk untuk kegiatan seperti pesta pernikahan, masih sangat
minim.
“Dari target omzet yang ditetapkan,
baru sekitar enam persen yang tercapai. Tahun lalu target retribusi sebesar
Rp500 juta, namun realisasi hanya Rp300 juta. Efisiensi anggaran yang
diberlakukan saat ini juga cukup berdampak terhadap tingkat hunian. Bahkan
beberapa yang sudah sempat ‘deal’ pembatalan terjadi mendadak di hari
pelaksanaan,” papar Zulkarnain.
Ia berharap adanya dukungan lebih
lanjut dari pemerintah provinsi dan DPRD untuk mendorong pemanfaatan dan
promosi Istana Bung Hatta secara lebih luas, baik sebagai objek wisata sejarah
maupun tempat kegiatan produktif masyarakat. (n-r-t)
