Gubernur Sumbar Mahyeldi menyerahkan nota
jawaban terkait pandangan umum fraksi saat paripurna pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Selasa (17/6/2025),
diterima Wakil Ketua DPRD M. Iqra Chissa Putra di gedung dewan setempat. (humasdprdsb)
PADANG,
ANALISAKINI.ID--Punya potensi cukup baik, tapi tak digarap optimal.
Itulah kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat, yang
realisasinya masih minim. Belum sepenuhnya menggembirakan. Bahkan PAD 2024 merupakan
capaian terendah dalam lima tahun terakhir.
Ya, hal itu mengemuka saat DPRD Sumbar melaksanakan
rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban gubernur terkait pandangan
umum fraksi tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD 2024, Selasa (17/6/2025) di gedung dewan setempat.
Saat membacakan jawaban terkait pandangan umum fraksi
tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan banyak hal guna menjawab dan
menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi.
Di antaranya terkait pendapatan daerah yang dinilai
sejumlah fraksi masih belum optimal realisasinya. Selain itu, soal target
pendapatan daerah secara umum yang dinilai belum sesuai dengan target Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menjawab hal tersebut, Mahyeldi, mengatakan, ada
beberapa hal yang mempengaruhi realisasi pendapatan, di antaranya terkait kondisi
ekonomi daerah. Kemudian pemasukan pajak daerah. Hal ini dipengaruhi
dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang dinilai menurun. Selain itu juga
dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat.
Mahyeldi mengakui memang benar pendapatan dari BUMD
masih sangat perlu ditingkatkan. Oleh karena itulah Pemprov Sumbar melakukan
evaluasi bisnis untuk bisa mendorong perbaikan kinerja BUMD.
Sementara itu, untuk target pendapatan yang dinilai
belum sesuai dengan RPJMD, Gubernur Mahyeldi mengatakan untuk RPJMD baru yakni tahun
2025-2029 dirinya optimis target pendapatan akan sesuai dengan target yang
seharusnya.
"Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan
pendapatan daerah dengan berbagai inovasi. Termasuk akan mengoptimalkan
pemanfaatan aset dan potensi lainnnya di Sumbar," katanya lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chissa
Putra saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan, dalam pandangan umum
yang disampaikan fraksi-fraksi, cukup banyak tanggapan, permintaan penjelasan
serta asumsi-asumsi.
Di antaranya, fraksi-fraksi menilai kinerja dalam
pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2024 belum sesuai harapan. Target
pendapatan daerah yang ditetapkan, terutama target PAD yang merupakan kinerja
utama dalam pendapatan daerah, tidak tercapai. Realisasinya hanya sebesar 94.53
persen untuk total pendapatan dan 88.03 persen untuk PAD.
"Persentase capaian realisasi tersebut, terutama
untuk PAD merupakan capaian terendah dalam lima tahun terakhir,"
katanya.
Sama halnya dengan kinerja belanja daerah. Dari
alokasi yang disediakan sebesar Rp7,01 triliun realisasinya hanya sebesar 92.97
persen. Itu pun paling banyak merupakan realisasi belanja operasional yaitu
sebesar 96.22 persen sedangkan realisasi belanja modal hanya sebesar 89.37
persen.
"Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan
mengapa realisasi belanja rendah dan bagaimana dampaknya terhadap capaian
target kinerja program dan kegiatan," ujar Iqra. (n-r-t)
