Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi
terkait RPJMD Sumbar Tahun 2024-2029, Rabu (28/5/2025) di gedung DPRD setempat.
(humasdprdsb)
PADANG,
ANALISAKINI.ID--Fraksi-fraksi di DPRD Sumbar meminta Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2024-2029 dapat menjadi solusi
untuk berbagai permasalahan yang ada di daerah ini.
Hal tersebut menjadi salah satu poin yang rata-rata
disampaikan saat rapat paripurna, Rabu (28/5/2025) di gedung DPRD setempat
dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan
peraturan daerah (Ranperda) tentang RPJMD Sumbar Tahun 2024-2029. Rapat
dipimpin Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, didampingi wakil lainnya. Dari pemprov terlihat Wagub Vasko Ruseimy dan sejumlah pimpinan OPD.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Muchlis Yusuf
Abit, mengatakan, RPJMD merupakan pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Oleh karena itu,
RPJMD mesti solusi untuk berbagai permasalahan pembangunan daerah.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan perihal adanya
beberapa aktivitas pelanggaran dan berpotensi menjadi musibah di daerah rawan
bencana, yang dikhawatirkan menimbulkan banyak korban jiwa. Misalnya saja
aktivitas di kawasan Lembah Anai.
"Ya, apakah tidak ada langkah tegas dari personel
penegak aturan, dan apakah hal-hal seperti ini dibiarkan saja sampai nanti ada
yang menjerit karena menjadi korban?" ujar Muchlis.
Lalu, Fraksi PKS meminta program yang efektif sebagai
solusi untuk permasalahan kemiskinan. "Data dalam RPJMD, program
pengentasan kemiskinan harus transformasional sehingga angka kemiskinan di
Sumbar bisa terus diperkecil," ujar juru bicara Fraksi PKS, Mockhlasin.
Juru bicara Fraksi PPP, Nofrizon meminta ada
penyelesaian terkait program pembangunan yang lama terhenti (mangkrak).
Misalnya seperti gedung kebudayaan dan jembatan layang di Purus Kota
Padang.
Nofrizon juga mempertanyakan perihal keberlanjutan
program "1000 Entrepreneur" yang dinilai masih sekadar sampai pada
tahap pelatihan dan penambahan skill.
"Kiranya, perlu ada tahap lanjutan agar tujuan
program ini benar-benar tercapai," kata Nofrizon.
Sejumlah fraksi lain pun menyampaikan pandangannya
pada kesempatan tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri
Rajo Budiman yang memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan, RPJMD bukan
sekadar dokumen formal, tetapi harus menjadi komitmen nyata dalam pelaksanaan
program dan penganggaran.
"Dalam pengalaman sebelumnya, kita masih melihat
adanya ketimpangan antara rencana dan realisasi, baik dari segi program
prioritas, capaian indikator makro, maupun distribusi pembangunan
antarwilayah," papar Evi.
Ia juga menilai, koordinasi lintas sektor dan antar
tingkatan pemerintahan perlu diperkuat. Tidak sedikit program strategis yang
berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi, sehingga potensi tumpang tindih dan
pemborosan sumber daya masih kerap terjadi. Untuk itu, perlu ada mekanisme
integrasi perencanaan yang lebih kuat dan disiplin pelaksanaan di lapangan.
DPRD juga mendorong agar penguatan data dan
pemanfaatan teknologi informasi dijadikan fondasi utama dalam setiap
perencanaan.
