PADANG, ANALISAKINI.ID--Komisi
II DPRD Sumbar menggelar rapat evaluasi kegiatan Tahun 2024 dan persiapan pelaksanaan
kegiatan 2025 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) baru-baru ini. Dari
evaluasi pelaksanaan kegiatan, Komisi II menilai serapan anggaran sebagian
besar OPD cukup bagus.
Komisi II berharap target-target kinerja
dalam upaya pembangunan daerah tahun 2025 dapat tercapai dengan maksimal.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Ilson
Chong saat diwawancarai, Jumat (10/1/2025) mengatakan, secara keseluruhan saat
rapat tersebut OPD melaporkan tentang keterbatasan anggaran untuk menjalankan
program kegiatan pada 2025. Hal ini dikarenakan APBD 2025 memang mengalami
penurunan.
Terkait keterbatasan anggaran, Ilson
menjelaskan, Komisi II DPRD Sumbar pernah meninjau pabrik es yang dikelola
Dinas Kelautan dan Peri kanan di Tiku, Agam. Karena sudah tidak layak maka akan
dikerjasamakan dengan pihak swasta. Untuk operasional pabrik tersebut
membutuhkan biaya Rp1,7 miliar lebih.
"Ya, jika dana operasional awal
terpenuhi maka bisa menghasilkan PAD (pendapatan asli daerah) Rp1,2
miliar per tahun. Dikerjasamakannya pabrik tersebut dengan kondisi sekarang,
juga untuk memenuhi capaian target pendapatan," katanya.
Dia mengatakan, tidak mudah untuk mendapatkan
PAD di Sumbar karena minimnya jumlah perusahaan besar di provinsi
ini.
Dia mengatakan, OPD-OPD telah melakukan
berbagai upaya dalam meningkatkan PAD, namun keterbatasan keuangan daerah
menjadi kendala. "Kita mendorong kinerja OPD, ditengah keterbatasan
program kegiatan 2024 tetap berjalan maksimal," katanya.
Ilson menambahkan, Komisi II DPRD Sumbar
terus berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan
maksimal, pada rapat evaluasi kegiatan dan persiapan pelaksanaan kegiatan 2025,
dilakukan sesuai jadwal Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar.
"OPD mitra kerja hanya delapan,
pelaksanaan jadwal tetap dilakukan selama dua hari sesuai jadwal Bamus,"
katanya.
Dia menyebut, OPD mitra kerja Komisi II DPRD
Sumbar sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, mestinya TAPD lebih memperhatikan
untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk masyarakat luas. (n-r-t)