Audiensi jajaran
pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat dengan Ketua DPRD
Sumbar, Selasa (12/11/2024) di gedung wakil rakyat setempat. (ist)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat dengan DPRD Sumbar dilakukan, Selasa (12/11/2024) di gedung wakil rakyat setempat. Ketua DPRD Muhidi, yang menerima kunjungan tersebut menyambut positif ajang silaturahmi dimaksud guna mewujudkan kemajuan pers di masa mendatang.
Dalam pertemuan ini, kedua pihak berdiskusi mengenai peran pers, dukungan organisasi, dan harapan terkait dana hibah yang diajukan oleh PWI kepada Pemerintah Provinsi Sumbar.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan PWI
Sumbar dipimpin oleh Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, yang didampingi oleh
Sekretaris PWI, Firdaus Abie, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP), Zul
Effendi, dan Sekretaris DKP, Emil Mahmud.
Widya menyampaikan bahwa pertemuan ini
diadakan untuk menjalin silaturahmi dengan Ketua DPRD Sumbar sekaligus
menjelaskan posisi hukum kepengurusan PWI Sumbar.
Widya menegaskan bahwa jajaran pengurus
saat ini merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa (KLB) yang telah diakui dengan
dua Surat Keputusan (SK) resmi dari Hendri C. Bangun dan Ketua PWI Pusat,
Zulkifkimansyah Sakedang.
Pengurus hasil KLB yang
sah, dengan dukungan SK dari Ketua PWI Pusat. Kami berharap dengan adanya
dukungan dari berbagai pihak, organisasi ini dapat berkembang secara optimal,”
ujar Widya.
Selain itu, Widya juga menyampaikan
harapan terkait dana hibah yang diusulkan kepada Pemprov Sumbar. Ia berharap
dana tersebut dapat disetujui, agar roda organisasi dapat berjalan lancar.
“Kami sampaikan ini kepada Ketua DPRD
dengan harapan dana hibah yang diajukan dapat diterima, karena akan sangat
membantu operasional organisasi,” tambah Widya yang juga Wakil Pemimpin Redaksi
Harian Singgalang itu.
Ketua DKP PWI Sumbar, Zul Effendi, turut
memperkuat harapan tersebut dengan menyatakan bahwa perhatian dari Ketua DPRD
akan sangat berarti bagi keberlangsungan organisasi.
“Dukungan Ketua DPRD Sumbar diharapkan
dapat membantu jalannya roda organisasi sesuai harapan. Tanpa dana yang
memadai, kegiatan organisasi tentu akan sulit berkembang,” ujar Zul, yang
menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Harian Haluan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD
Sumbar, Muhidi, menyampaikan bahwa silaturahmi perlu diperluas karena membawa
berkah serta mempererat hubungan antar pihak.
Menurutnya, kolaborasi yang baik antara
pemerintah daerah dan organisasi pers akan berdampak positif bagi perkembangan
masyarakat.
“Silaturahmi
seperti ini membawa banyak berkah. Dalam perspektif yang lebih luas, rezeki
dapat diartikan sebagai kolaborasi yang produktif, bagaimana organisasi kita
bisa lebih berkembang,” jelas Muhidi.
Mengenai dana hibah, Muhidi menyatakan
kesiapannya untuk mendukung pengajuan PWI Sumbar dengan mengadakan pertemuan
lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Diskominfo
Sumbar.
“Saya akan bertemu TAPD untuk membicarakan
hal ini lebih lanjut. Sudah ada diskusi dengan Diskominfo, dan kami akan
memastikan hal tersebut sesuai dengan aturan dan kewenangan yang ada,”
ungkapnya.
Muhidi juga menjelaskan tugas pokok dan
fungsi (tupoksi) DPRD, yakni legislasi, budgeting atau penganggaran, dan
pengawasan.
Semua peran ini
membutuhkan dukungan pers dalam publikasinya agar informasi dapat tersampaikan
dengan baik kepada masyarakat.
“Tanpa publikasi dari pers, masyarakat
mungkin menganggap kami tidak bekerja. Oleh karena itu, kami berharap pers
dapat terus mendukung tugas kami di DPRD,” ungkap Muhidi.
Lebih lanjut, Muhidi menekankan bahwa DPRD
siap menerima kritik yang bersifat membangun.
Ia berharap kritik yang disampaikan tidak
hanya mengarah pada masalah, tetapi juga disertai solusi yang konstruktif.
“Kami terbuka terhadap kritik, selama
kritik itu juga memberi solusi dan membangun. Kritik yang baik akan membuat
kami lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas,” tutup Muhidi.
Dengan adanya dukungan
dari DPRD dan sinergi yang baik antara pemerintah dan pers, diharapkan dunia
pers di Sumatera Barat dapat terus berkembang dan berperan secara maksimal
dalam mengawal demokrasi dan pembangunan daerah. (n-r)
