Padang, Analisakini.id
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumbar mendorong Gubernur untuk membentuk Komisi Perindungan Anak Daerah (KPAD) di daerah ini. Soalnya, kasus kekerasan pada anak, angkanya meningkat. Dan ini perlu segera dilakukan langkah komprehensif bagaimana kasusnya berkurang.
"Dari data yang didapatkan terkait jumlah kasus kekerasan anak dan perempuan di Sumbar, cenderung naik. Kondisi ini tentu menjadi kabar tidak mengenakkan bagi provinsi Sumbar yang menganut filosopi Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) dan 'anak dipangku, kemenakan dibimbiang," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Sumbar Muhayatul kepada Singgalang kemarin di Padang.
Muhayatul membeberkan dalam data simfoni PPA tahun 2020-2023, jumlah angka kekerasan pada anak tahun 2020 mencapai 426 orang, naik pada 2021 menjadi 548 orang, naik lagi pada 2022 menjadi 567 orang dan pada 2023 menjadi 783 orang.
Begitu pula jumlah angka kekerasan pada perempuan. Pada 2020 berjumlah 188 orang, pada 2021 naik menjadi 205 orang dan naik lagi pada 2022 mencapai 220 orang dan pada 2023, angkanya menjadi 268 orang.
Dalam RAPBD Sumbar 2025, sambung mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumbar ini, kebijakan anggaran terkait dengan upaya menangani masalah kekerasan pada anak dan perempuan, juga tidak terlihat jelas.
Padahal perlindungan anak itu adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1, ayat 2, UUPA Nomor 35 tahun 2014).
Anggaran Makan Bergizi Gratis
Muhayatul juga menyoroti kebijakan anggaran Pemprov Sumbar terkait dengan program nasional yang digagas di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yaitu program makan bergizi gratis (MBG).
Soalnya dalam belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan Rp5,72 triliun lebih atau turun sebesar 15,99 persen dari belanja tahun 2024, tidak terlihat kebijakan Sumbar dalam mendukung program MBG dan susu gratis.
"Padahal MBG adalah salah satu program di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang fokus awal dari program ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya," kata dia.
Muhayatul menegaskan, program pusat harus didukung daerah. Apalagi manfaatnya sangat jelas dan untuk orang banyak. Oleh karena mohon pula kiranya, dirincikan berapa dukungan pendanaannya, sasaran dan hasil yang diharapkan.
"Saya kira, program ini bermuara kepada melahirkan generasi cerdas, sehat dan tangguh. Sumbar harus mendukung dan harus menyediakan anggaran secara porprosional," katanya. (ef)
Bagikan
