Anggota DPRD Sumbar, Zuldafri Darma saat
pertemuan dengan masyarakat di Sijunjung dalam rangka reses perseorangan. (humasdprdsb)
SIJUNJUNG, ANALISAKINI.ID--Anggota DPRD Sumbar, Zuldafri Darma melaksanakan reses
di daerah pemilihan (Dapil) VI, yakni Sijunjung, Sawahlunto, Dharmasraya, Tanah
Datar dan Padang Panjang dalam rangka menjemput aspirasi
masyarakat.
Dalam reses yang berlangsung selama
sepekan (24-31 Oktober 2024) itu, Zuldafri Darma mengunjungi sejumlah nagari di
kabupaten/kota dapilnya tersebut. Hingga Selasa (29/10/2024) ia telah menemui
ratusan warga dari berbagai jorong.
Dalam kesempatan itu, Zuldafri Darma
menjelaskan, dalam setahun ada tiga kali reses perseorangan. Tapi di luar masa
reses kapan pun masyarakat boleh menyampaikan aspirasi.
"Menampung dan memperjuangkan
aspirasi masyarakat adalah kewajiban anggota dewan," kata Zuldafri.
Banyak aspirasi yang disampaikan
masyarakat di Dapil VI dalam pertemuan dengan Zuldafri. Namun terpenting
adalah masalah pelebaran jalan dan pertanian.
Salah seorang warga mengatakan, di sana
sangat membutuhkan pelebaran jalan di sejumlah kawasan Sijunjung.
"Jalan itu saat ini sangat sempit.
Jika ada dua mobil berpas-pasan, sudah pasti susah. Tiap pagi di hari kerja
selalu macet," katanya.
Sejumlah warga lain juga menyampaikan
aspirasi terkait BPJS gratis. Mereka merasa diberatkan dengan jumlah iuran yang
harus dibayarkan setiap bulan. Apalagi jika jumlah anggota dalam satu keluarga
terdiri dari banyak anak.
Menanggapi aspirasi-aspirasi yang
disampaikan warga Dapil VI tersebut, Zuldafri mengatakan telah mencatatnya satu
persatu untuk ditindaklanjuti.
Terkait pelebaran jalan ia menjelaskan
akan mengecek terlebih dahulu status jalan tersebut. Hal ini dikarenakan ada
perbedaan status jalan yang tentu saja mempengaruhi terlaksananya pembangunan.
"Ada jalan kota, jalan provinsi dan
jalan negara. Namun akan kita pastikan nanti. Jika jalan provinsi tentu akan
segera kita tindaklanjuti. Namun jika jalan kota tetap akan kita usahakan untuk
ditindaklanjuti pemerintah kota," katanya.
Terkait BPJS gratis, ia memaparkan
memang saat ini tengah diperjuangkan untuk digratiskan bagi masyarakat.
Setidaknya untuk masyarakat yang membutuhkan atau yang berekonomi menengah ke
bawah.
Ia mengatakan, memang ada masyarakat
yang dibebaskan iuran BPJS yang diambilkan datanya dari data terpadu
kesejahteraan sosial (DTKS). Namun berdasarkan info yang ia terima, memang
tidak mudah masyarakat bisa masuk dalam DTKS.
