Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria jemput aspirasi
warga di Padang Sarai, Koto Tangah, Padang, Jumat (25/10/2024). (humasdprdsb)
PADANG,
ANALISAKINI.ID--Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria berjanji akan
memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia mengatakan, sepanjang waktu kapanpun
aspirasi bisa disampaikan padanya untuk bisa diperjuangkan di
pemerintahan.
Janji tersebut disampaikan Nanda di depan masyarakat
Padang Sarai, Koto Tangah, Padang, Jumat (25/10/2024). Pertemuan Nanda dengan
masyarakat tersebut merupakan kegiatan reses perseorangan perdana Nanda
sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar.
"Dalam setahun ada tiga kali reses perseorangan.
Tapi di luar masa reses kapan pun masyarakat boleh menyampaikan aspirasi.
Menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah kewajiban anggota
dewan," tegas Nanda.
Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat Padang
Sarai dalam pertemuan itu. Namun terpenting adalah masalah pelebaran jalan dan
pengendalian banjir.
Ketua RT 1 RW 4, Padang Sarai, Erizal mengatakan warga
di sana sangat membutuhkan pelebaran jalan dari simpang kayu kalek hingga TPI,
sepanjang lebih kurang tiga kilometer.
"Jalan itu saat ini sangat sempit. Jika ada dua
mobil berpas-pasan, sudah pasti susah. Tiap pagi di hari kerja selalu
macet," katanya.
Ia mengatakan jika memang belum bisa dilebarkan,
setidaknya bisa dibuatkan dulu bahu jalan. Sehingga warga tak lagi kesulitan
dan terhambat macet.
Selain itu, ia mengatakan, Padang Sarai selalu
kesusahan saat hujan deras. Banyak area yang banjir. "Kami berharap ada
pembangunan drainase dan program pengendalian banjir," katanya.
Ia menjelaskan, banjir sudah menjadi masalahan lama
yang bertahun-tahun dirasakan warga. Berkali-kali warga sempat mengikuti
rapat-rapat bersama pemerintah untuk program pengendalian banjir. Namun
sayangnya belum ada hasil sampai sekarang.
"Kami berharap setidaknya ada pembangunan
drainase jadi air tidak menggenang dan mengakibatkan banjir,"
katanya.
Masyarakat lainnya, Suharman meminta bantuan Nanda
untuk mencarikan solusi terkait tanah negara yang saat ini digunakan warga
Padang Sarai untuk aktivitas olahraga.
"Kami punya klub sepak bola. Dulu kami sering
mendapatkan bantuan dana dari berbagai pihak. Tapi sejak pemilik HGU (hak guna
usaha) tanah itu tak lagi memiliki izin, kami jadi kesulitan. Bantuan dana tak
bisa kami peroleh jika tak ada legalitas hukum untuk tanah yang kami pakai
sebagai tempat berlatih klub," paparnya.
Ia memaparkan tanah milik negara yang digunakan untuk
kegiatan olahraga itu seluas lebih kurang 1 hektare. Tentu saja mereka tak
meminta sertifikat. Mereka hanya memerlukan legalitas hukum yang bisa
menyatakan tanah negara itu legal mereka manfaatkan untuk kegiatan klub sepak
bola.
Masyarakat lainnya, Jasni mewakili kaum perempuan
meminta program bantuan modal untuk usaha. Dengan begitu mereka bisa memiliki
sumber pendapatan untuk membantu perekonomian keluarga.
Sejumlah warga lain juga menyampaikan aspirasi terkait
BPJS gratis. Mereka merasa diberatkan dengan jumlah iuran yang harus dibayarkan
setiap bulan. Apalagi jika jumlah anggota dalam satu keluarga terdiri dari
banyak anak.
Menanggapi aspirasi-aspirasi yang disampaikan warga
Padang Sarai tersebut, Nanda mengatakan telah mencatatnya satu persatu untuk
ditindaklanjuti.
Terkait pelebaran jalan ia menjelaskan akan mengecek
terlebih dahulu status jalan tersebut. Hal ini dikarenakan ada perbedaan status
jalan yang tentu saja mempengaruhi terlaksananya pembangunan.
"Ada jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara.
Jalan itu jelas bukan jalan negara. Namun akan kita pastikan nanti. Jika jalan
provinsi tentu akan segera kita tindaklanjuti. Namun jika jalan kota tetap akan
kita usahakan untuk ditindaklanjuti pemerintah kota," kata Nanda.
Lalu terkait pembangunan drainase dan pengendalian
banjir, Nanda menjelaskan, masalah banjir di Padang Sarai memerlukan
penyelesaian dari hulu. Ini hampir sama dengan normalisasi untuk Batang
Maransi, Padang.
"Untuk proyek pembangunan seperti itu tak bisa
diatasi dengan dana APBD. Perlu banyak dana. Seperti Batang Maransi itu
menggunakan dana APBN," katanya.
Namun Nanda menegaskan masalah banjir Padang Sarai
memang harus segera diatasi. Ia akan membahas permasalahan ini bersama DPRD dan
pemerintah daerah. Terutama mengusulkan untuk dana APBN. Namun setidaknya akan
diperhatikan apakah bisa setidaknya dibangun dulu drainase di sekitar pemukiman
masyarakat untuk mengurangi genangan air.
Terkait bantuan modal usaha, Nanda mengatakan
pemerintahan provinsi memang memiliki program serupa itu. Ia berjanji akan
memperjuangkan penyaluran bantuan modal usaha untuk warga Padang Sarai.
"Biasanya program ini untuk berkelompok. Namun
tidak bisa langsung untuk semuanya. Nanti dicicil, dalam beberapa tahun,"
tuturnya.
Terkait BPJS gratis, ia memaparkan memang saat ini
tengah diperjuangkan untuk digratiskan bagi masyarakat. Setidaknya untuk
masyarakat yang membutuhkan atau yang berekonomi menengah ke bawah.
Ia mengatakan, memang ada masyarakat yang dibebaskan
iuran BPJS yang diambilkan dataya dari data terpadu kesejahteraan sosial
(DTKS). Namun berdasarkan info yang ia terima, memang tidak mudah masyarakat
bisa masuk dalam DTKS. Untuk itu ia mengimbau warga untuk aktif melengkapi
persyaratan administrasi untuk program pemerintah. Termasuk nantinya
kelengkapan syarat-syarat untuk program bantuan modal usaha. (n-r)
