Anggota DPRD Sumbar, M. Yasin saat pertemuan dengan
masyarakat Nagari Sungai Buluh, Batang Anai, Padang Pariaman, Sabtu (26/10/2024),
guna menyerap aspirasi mereka.
PADANG, PARIAMAN--Petani di Sumbar masih banyak yang diberatan dengan masalah seputar pupuk,
entah itu kelangkaan hingga harga beli yang terkadang di atas harga eceran
tertinggi (HET). Hal ini dikeluhkan masyarakat Nagari Sungai Buluh, Batang
Anai, Padang Pariaman.
"Warga di sini kebanyakan petani. Kami perlu
solusi untuk menyelesaikan masalah kelangkaan dan mahalnya harga pupuk,"
ujar Wali Korong Tanjung Basung, Nagari Sungai Buluah, Batang Anai, Padang
Pariaman, Maikal, kepada Anggota DPRD Sumbar sekaligus Ketua Badan Pembentukan
Peraturan Daerah (Bapemperda), Muhammad Yasin, Sabtu (26/10/2024) di Nagari
Sungai Buluah. Saat itu pertemuan terkait kegiatan reses DPRD Sumbar.
Ia mengatakan, jika petani tidak kesulitan perihal
pupuk maka mereka akan sangat terbantu. Biaya produksi pertanian bisa ditekan,
keuntungan bisa lebih banyak pula diperoleh.
"Kami berharap ada kebijakan dari pemerintah yang
memudahkan masyarakat terkait pupuk ini," katanya.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, M. Yasin
mengatakan bukan hanya masyarakat nagari itu saja yang mengeluhkan perihal
pupuk, namun juga banyak masyarakat kabupaten/kota lain.
Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki
program subsidi pupuk. Selain juga telah ditetapkan harga eceran tertinggi.
Namun terkadang masih ada oknum yang melanggar.
Untuk itu, dia menilai perlu ada alternatif tambahan
untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani di Sumbar. Misalnya seperti program
pemberdayaan masyarakat dalam membuat pupuk organik.
Saat pertemuan itu, Yasin menjelaskan ada tiga fungsi
DPRD, fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan Perda.
"Semua fungsi tersebut dioptimalkan melalui
kegiatan reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk
memaksimalkan ketiga fungsi DPRD tersebut," katanya.
Selain keluhan tentang pupuk, ada pula warga yang
meminta bantuan alat mesin pertanian (alsintan) untuk memanen sehingga
pekerjaan petani lebih mudah. Masyarakat ada juga yang meminta bantuan
pengembangan usaha UMKM, bantuan modal usaha, bantuan alat usaha.
Terkait aspirasi-aspirasi tersebut, Yasin mengatakan
akan menindaklanjutinya. Terutama dengan memastikan terlebih dahulu apakah
aspirasi tersebut bisa dilaksanakan menggunakan dana APBD sesuai
kewenangan pemerintah provinsi. (n-r)