Anggota DPRD Sumbar Periode
2024-2029 bersama narasumber saat orientasi yang diadakan Kemendagri.
(humasdprdsb)
ANALISAKINI.ID—Guna memberikan pemahaman tentang kelembagaan legislatif sekaligus
menggenjot kinerja, maka Anggota
DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2024 -2029 mengikuti program
orientasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin-Jumat (2-6/9/2024)
di Mercure Ancol Jakarta. Dengan program Kemendagri tersebut, diharapkan
kinerja DPRD Sumbar secara kelembagaan lebih meningkat.
Terkait hal ini, Ketua
DPRD Sumbar (sementara), Irsyad Syafar kepada media, Selasa (3/9/2024)
mengungkapkan, setelah diresmikan untuk periode 2024-2029, anggota DPRD yang
baru maupun yang melanjutkan amanah, harus melalui proses orientasi.Katanya, diharapkan
nanti akan tertanam nilai-nilai kinerja yang penuh semangat, tanggungjawab dan
berintegritas.
“Ya, jadi orientasi
selama lima hari ini, merupakan proses pembekalan dan pendalaman tugas anggota
dewan untuk mengawali masa kerja 2024-2029,” katanya.
Politisi PKS ini menjelaskan,
selama proses orientasi anggota DPRD Sumbar mendapatkan belasan materi yang
berkaitan dengan wawasan kebangsaan, mekanisme pemerintah negara hingga
pelaksanaan penegakan hukum. Orientasi yang diselenggarakan oleh BPSDM
Kemendagri ini, dibagi beberapa gelombang. Gelombang pertama dikuti tiga
provinsi, yaitu Sumbar, Jatim dan DKI
Secara spesifik,
lanjutnya, anggota DPRD Sumbar juga mendapatkan materi terkait tugas pokok dan
fungsi (Tupoksi) dewan dan sejumlah regulasi baru untuk rujukan kinerja dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara itu Plt. Sekjen
Kemendagri (RI), Tomsi Tohir saat membuka acara orientasi tersebut mengatakan, kegiatan
ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggota legislatif
dalam menjalankan tugas. Namun, hal yang harus menjadi perhatian bersama,
katanya, yakni terkait krisis anggaran yang tengah mengancam sejumlah daerah.
Tohir
mengungkapkan bahwa lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh
pemerintah daerah adalah uang pemerintah pusat.
Untuk itu, dia mengingatkan
para anggota DPRD untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. “Bukan
nakut-nakutin, tapi mengingatkan,” tegasnya.
Betapa tidak, lanjut Tohir,
sejumlah daerah mengalami defisit anggaran yang serius hingga tidak mampu
membiayai program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada.
“Ya, banyak daerah yang anggarannya
minus karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Proyek banyak, tapi
akhirnya anggaran defisit,” sebutnya Tohir. (n-r)
