Sekwan DPRD Sumbar Raflis dan
lainnya saat bersama rombongan Komis A DPRD Toba yang berkunjung ke Padang,
Senin (29/7/2024). (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID—Setiap daerah kini tengah melakukan pembahasan Kebijakan Umum
Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2025. Untuk
mengoptimalkan komposisi pembahasan tersebut, Komisi A DPRD Kabupaten Toba,
Provinsi Sumatera Utara, melakukan kunjungan kerja untuk berdiskusi, belajar
dan sharing dengan DPRD Sumatera Barat, Senin (29/7).
Rombongan dari provinsi
tetangga itu disambut Sekretaris DPRD Sumbar Raflis.
Ketua Komisi A Kabupaten
Toba Fransendrik Tambunan mengatakan, DPRD Sumbar telah menyepakati KUA-PPAS
2025 dengan pemerintah provinsi (Pemprov) baru-baru ini. Terkait itulah, DPRD
Toba merasa perlu mempelajari pola pembahasan untuk melahirkan komposisi KPA-PPAS
yang mampu mengakomodir kebutuhan daerah.
“Ya, terimakasih untuk
sekretaris DPRD Sumbar yang telah menjabarkan pola penyusunan KUA-PPAS. Hal-hal
yang baik tentu akan kita adopsi untuk optimalisasi penyusunan anggaran,” sebut
Fransendrik.
Menurutnya, dalam KUA-PPAS
yang tengah disusun itu, arah prioritas anggaran Kabupaten Toba adalah
pengembangan sektor pariwisata dan pertanian untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat, sehingga pembahasan harus detail untuk mengakomodir kebutuhan
daerah.
Sementara Sekretaris DPRD
Sumbar Raflis menyampaikan bahwa APBD Sumbar, memang dihadapkan kepada kondisi
yang tidak mudah. Daerah membutuhkan belanja cukup besar untuk mendanai
pelaksanaan program namun di sisi lain juga dihadapkan kepada keterbatasan
fiskal.
Sementara dalam
penyusunan RKUA PPAS tahun 2025, pemerintah daerah mencermati kondisi
perekonomian baik di tingkat daerah, regional, nasional maupun global.
Katanya, pertumbuhan
ekonomi Sumatera Barat diprakirakan berada pada 4,4 sampai dengan 5,4 persen.
Dia menyebutkan, total perubahan PPAS tahun 2024 adalah sebesar Rp7,058 triliun dimana pendapatan daerah ditargetkan Rp6,87 triliun dan belanja daerah Rp7,03 triliun. Pembiayaan penerimaan adalah sebesar Rp180,44 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar. (n-r)
