Rombongan DPRD Pasaman Barat berfoto bersama Sekretariat DPRD Sumbar saat
kunjungan studi komparatif, Rabu (26/6/2024) di gedung DPRD Sumbar.
(humasdprdsb)
PADANG,
ANALISAKINI.ID-- Komisi II DPRD Pasaman Barat studi komparatif ke DPRD Sumbar, Rabu (26/6/2024),
untuk berkonsultasi tentang pengoptimalan fungsi pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kedatangan mereka disambut Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Zardi Syahrir. Dia didampingi Kasubag
Protokol dan Kehumasan, Darul Idris.
Ketua Komisi II DPRD Pasaman Barat, Erianto, menyebutkan, keberadaan BUMD
bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap daerah dan menumbuhkan
perekonomian masyarakat Pasaman Barat. Selain berkontribusi terhadap PAD, juga
dapat membuka lapangan usaha, tentunya.
"Ya, kita mendorong pemerintah setempat meningkatkan pendapatan asli
daerah dari BUMD agar pembangunan dapat ditingkatkan," kata Erianto.
Namun demikian, lanjut Erianto, masih ada BUMD yang belum maksimal
memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Perusahaan Daerah Air Minum
atau PDAM setempat misalnya, telah berjalan sesuai yang diharapkan, namun belum
memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
"Untuk itu, kami berkunjung ke DPRD Sumbar untuk mendapatkan
pencerahan agar fungsi pengawasan terhadap BUMD dapat lebih maksimal,"
ujar Erianto.
Sementara itu, Kabag Persidangan dan Perundang Undangan Sekretariat DPRD
Sumatera Barat, Zardi mengatakan, pihaknya mengapresiasi kedatangan pimpinan
dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
Studi komparatif tersebut ini, katanya, dinilai sangat penting selain
mempererat silaturahim sekaligus bertukar informasi tentang pembangunan.
"Kita ucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap rombongan komisi II
DPRD Pasaman Barat, yang telah berkunjung ke DPRD Sumbar. Kita akan selalu
terbuka akan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat," ujar Zardi.
Ia mengatakan, perihal pengawasan BUMD selalu dilakukan DPRD secara
kelembagaan. Namun leading sektor pengawasan terdapat hal ini ada di Komisi III
bidang keuangan.
Dan, Pengawasan terhadap BUMD selalu masuk dalam semua rapat kerja dengan
organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain itu juga masuk dalam evaluasi
terkait pembahasan pertanggungjawaban APBD, penyusunan APBD dan rapat kerja
lainnya.
"Ya, sama seperti Pasaman Barat, DPRD Sumbar juga menekankan tentang
pentingnya mengoptimalkan sumbangsih BUMD terhadap pendapatan daerah sehingga
semakin banyak kegiatan pembangunan yang bisa didanai," katanya. (n-r)
