Suasana
pertemuan Bamus dan Banggar DPRD Jambi saat berkunjung ke DPRD Sumbar, Selasa
(23/01/2024). (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID—Menjadi tempat kunjungan
untuk edukasi, konsultasi, berdiskusi, mendapatkan berbagai informasi, bagi lembaga
legislatif daerah lain, kontan membuat DPRD Sumatra Barat pantas diapresiasi.
Kali ini, lembaga wakil rakyat yang berkantor megah di ujung Jl. Khatib
Sulaiman, Kota Padang itu, dikunjungi Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan
Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi. Mereka berkonsultasi, ingin menggali
seputar pemanfaatan potensi daerah guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bertempat
di Ruang Khusus I, Selasa (23/1/2024), Banggar dan Banmus dari provinsi tetangga
itu, disambut hangat Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar dan Ketua Badan
Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Budiman.
Hadir Sekretaris
DPRD Sumbar Raflis, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Perundang-Undangan Zardi
Syahrir, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas Protokol Dahrul Idris dan lainnya.
Sebenarnya,
banyak hal yang didiskusikan. Hanya saja, pembicaraan dan diskusi lebih
ditukikkan pada seputar upaya-upaya dalam menggenjot PAD. Terutama kontribusi dari pihak swasta.
Bukan
apa-apa, kata Wakil Ketua DPRD Jambi Pinto Jayanegara, bukankah Sumbar telah
memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pendapatan daerah dari pihak ketiga,
sementara di Jambi belum.
“Mestinya
produk hukum daerah (Perda-red) ini yang ada pula di Jambi,“ sebut Pinto.
Katanya,
Sumbar memiliki industri yang cukup terkenal yaitu Semen Padang, sementara di
Jambi banyak menjamur pula industri pertembangan batu bara. Sayangnya, kontribusi
perusahaan yang bergerak pada bidang industri tersebut tidak signifikan PAD-nya
kepada daerah.
“Untuk
inilah, kita ingin mempelajari, bagaimana modelnya, sehingga potensi ini bisa dimaksimalkan
untuk daerah. Bagaimana tidak, seluruh potensi memang harus dimaksimalkan,
termasuk dari pihak swasta,” terang Pinto.
Jadi,
PAD maksimal pembangunan pun lancar.
Terkait
hal ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan, memang dibutuhkan
berbagai inovasi dalam menggenjot PAD. Salah satunya, tentu dengan menggandeng
pihak ketiga ataupun pihak swasta agar mereka pun memiliki andil dalam
memajukan daerah.
Pada
kesempatan tersebut, Irsyad pun membeberkan seputar APBD Sumbar Tahun 2024 yang
disusun dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan
pusat, seiring dengan percepatan transformasi ekonomi. Di antaranya penghapusan
kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan
investasi, penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dan peningkatan
nilai tambah Sumber Daya Alam.
Dia
merincikan pendapatan daerah, sebesar Rp6,46 triliun. Target pendapatan daerah
yang terdapat dalam APBD tahun 2024 masih bersifat tentatif dan untuk target
penerimaan pendapatan transfer masih mempedomani alokasi tahun 2023, belum
berdasarkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Dari
sisi belanja terdapat permasalahan utama yaitu masih belum terpenuhinya alokasi
belanja mandatory spending dan alokasi belanja masih lebih besar dari target
pendapatan daerah.
“Ya, penyusunan
pembahasan APBD 2024 yang kita lakukan dimaksudkan untuk mengelola belanja
secara efektif, efisien dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik.
Dari berbagai tahapan pembahasan yang sudah dilalui, secara umum postur APBD
2024 yang telah disepakati bersama adalah sebesar Rp6,7 triliun lebih,” terang
politisi PKS tersebut. (n-r-t)
