Ketua KI Sumbar Nofal Wiska sedang memberikan materi. (Foto : riko)
Batusangkar, Analisakini.id- Komisi Informasi (KI) Sumbar memandang peran jurnalis sangat penting dalam membumikan keterbukaan informasi publik ke badan publik maupun ke tengah-tengah masyarakat.
Sebagai mitra strategis, jurnalis yang tergabung dalam Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) harusnya bukan sebatas memberitakan kegiatan KI Sumbar semata, tetapi juga harus bisa memberi saran dan kritikan, dan sebagai watchdog keterbukaan informasi publik.
“Tidak selamanya KI Sumbar mampu melakukan kegiatan yang sempurna. Untuk itu KI butuh kritik dan saran dari para pihak, yang sifatnya membangun,” ujar Nofal Wiska, saat menjadi narasumber di acara Workshop Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik, yang dilaksanakan di Hotel Emersia Batusangkar Tanah Datar, 17-19 Desember 2023.
“PJKIP itu harus kreatif, dan jangan hanya terpaku pada rilis. Banyak isu-isu yang bersinggungan dengan keterbukaan informasi publik yang perlu diangkat,” imbuhnya.
Lanjut Nofal, banyak tantangan saat ini, apalagi pada tahun politik. Jurnalis harus fokus pada isu-isu dalam ranah pemilihan, dan bisa memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, sampai ke KPPS, akan arti pentingnya keterbukaan informasi.
“Kadang banyak perselisihan pemilu yang terjadi karena penyelenggara yang tidak terbuka terhadap informasi,” terang Nofal.
Nofal berharap PJKIP dapat mensinkronkan antara isu kepemiluan dan isu keterbukaan informasi publik untuk mengawal proses demokrasi di Sumbar.
Pada kesempatan itu Nofal juga menyampaikan mengenai penguatan KI secara kelembagaan yang naskahnya sudah disampaikan oleh KI Pusat ke Kementerian Kominfo, untuk dilakukan revisi UU No 14 Tahun 2008.
“Setelah belasan tahun perjalanan KI, banyak kemudian masalah yang muncul. Di antaranya anggaran yang minim, serta pasca-putusan KI yang kadang tidak diindahkan oleh badan publik,” tukasnya.
Kemudian, Nofal mengapresiasi Pemprov Sumbar yang saat ini mendorong OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serius menerapkan keterbukaan informasi publik dan mengikuti proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KI Sumbar.
“Dalam indikator penilaian kinerja OPD, kalau dulunya hanya melihat serapan, atau realisasi anggaran, sekarang ditambah dengan Indeks KIP, dan Indeks di Medsos,” terang Nofal.
Di acara yang bertemakan; ‘Bersama Mengawal Sumatera Barat Informatif‘ ini turut menjadi narasumber, Ketua PJKIP Sumbar Almudazir dan Ketua JPS Sumbar Adrian Tuswandi, serta dipandu oleh Ketua FWP-Sumbar Novrianto Ucok (**)
