 |
| Hj. Nevi Zuairina. |
Jakarta, Analisakini.id- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hj. Nevi Zuairina, berbicara tentang kebijakan penutupan TikTok Shop yang baru-baru ini diumumkan oleh Pemerintah Indonesia.
Dalam sebuah pernyataan di sela-sela aktivitas sidang di DPR, Nevi Zuairina menyampaikan pandangannya tentang kebijakan tersebut dan perkembangan terkini dalam perdagangan digital di Indonesia.
Nevi Zuairina mengungkapkan dia mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatur transaksi social e-commerce di platform media sosial, seperti yang terjadi pada TikTok Shop. Dia menganggap pentingnya menjaga persaingan yang sehat di pasar digital, yang saat ini semakin berkembang pesat.
"Kami memahami pentingnya melindungi kepentingan masyarakat pelaku usaha dan menghindari kemungkinan monopoli pasar. Kebijakan ini harus diimplementasikan setelah kajian mendalam, agar tidak merugikan pihak-pihak yang sudah berjualan melalui social commerce," kata Nevi Zuairina.
Dalam konteks persaingan usaha yang sehat, Anggota DPR Komisi VI ini juga mencatat kemunculan Tiktok Shop dapat memberikan keuntungan yang tidak adil karena memiliki akses ke algoritma pengguna, yang memungkinkan mereka menargetkan iklan dengan lebih efektif.
Nevi Zuairina juga menggarisbawahi pentingnya untuk menyusun aturan yang jelas di pasar digital, sebagaimana aturan yang berlaku di pasar konvensional. Ini akan membantu mengatur transaksi e-commerce dan social commerce secara efektif dalam era digital yang berkembang begitu cepat.
Dia juga mengakui kemajuan teknologi yang pesat dapat menciptakan kekosongan hukum, yang pada gilirannya dapat berdampak pada pergeseran ekonomi yang merugikan segmen masyarakat tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ini.
Nevi Zuairina menekankan pandangan ini merupakan langkah awal dalam diskusi yang lebih luas tentang regulasi perdagangan digital di Indonesia.
“Saya berharap, pemerintah akan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengembangkan aturan yang seimbang dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Nevi Zuairina. (*/rl)
