Suasana audiensi DPRD Sumbar, KPU dan Bawaslu di ruang pertemuan DPRD setempat. (humasdprdsb)
PADANG, ANALISAKINI.ID--Pelaksanaan Pemilu
2024 tak sampai 150 hari lagi. DPRD Sumbar mendorong KPU dan Bawaslu Sumbar
tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku sepanjang proses
pilkada tersebut, sehingga pelaksanaannya berjalan kondusif.
Hal
tersebut terkuak saat audiensi antara DPRD, KPU dan Bawaslu, Senin (18/9/2023)
di gedung dewan setempat.
Wakil
Ketua DPRD, Suwirpen, yang hadir saat audiensi itu mengatakan, semua pihak
tentu berharap pemilu berjalan sesuai dengan harapan, yakni aman dan transparan,
sehingga tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
"Situasi
sebelum dan sesudah pemilu kita harapkan tetap aman dan kondusif karena ini
menyangkut dengan hajat masyarakat luas," ujarnya.
Menurutnya,
kunci pelaksanaan pemilu yang kondusif berada di tangan lembaga penyelenggara,
yakni KPU dan Bawaslu. Jika kedua lembaga tersebut melaksanakan fungsi dengan
optimal maka pelaksanaannya akan berlangsung tertib.
Hal
senada juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal. Ia mengatakan, demi
terciptanya iklim kondusif pada pesta demokrasi 2024, penyelenggara pemilu
memang harus berjalan pada tupoksinya masing-masing, sehingga proses yang
berjalan tidak ternodai.
"Secara
keseluruhan, Komisi I DPRD Sumbar mendukung Pemilu 2024 berlangsung sesuai
amanat undang-undang. Begitupun dari aspek anggaran, Komisi I Sumbar juga siap
untuk mendukung sesuai arahan dari pemerintah pusat,” katanya.
Dia
mengatakan, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk proses pemilu yang diajukan
KPU Sumbar sebesar Rp154 miliar. Pada Perubahan APBD Tahun 2023 rencananya
direalisasikan 40 persen dari pengajuan atau sebesar Rp 61,6 miliar. Sisanya
akan dialokasikan pada APBD induk Tahun 2024.
“Pada
perubahan APBD 2023 anggaran KPU Sumbar direalisasikan melalui pos dana alokasi
umum (DAU),” katanya.
Sawal
menambahkan, saat audiensi itu, baik KPU maupun Bawaslu melaporkan sejauh ini
tahapan pemilu terlaksana dengan baik. Tak ada kendala berarti.
Sementara
itu, Wakil Ketua Komisi I, Maigus Nasir, yang juga hadir saat audiensi
mengatakan, pertemuan antara DPRD dengan penyelenggara pemilu sangat penting.
Terutama untuk mengetahui tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024
berikut hal teknis lainnya. Termasuk membicarakan kebutuhan dan ketersediaan
anggaran untuk pelaksanaan pemilu.
Saat
audiensi itu, DPRD Sumbar sempat mempertanyakan beberapa hal, diantaranya
keterwakilan perempuan, atribut bakal calon hingga alokasi anggaran dalam APBD
provinsi maupun kabupaten dan kota pada Pemilu 2024.
Pertemuan
tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Suwirpen, didihadiri Ketua KPU Sumbar Surya
Efitrimen serta komisioner KPU. Hadir pula Komisioner Bawaslu Fifner, Muhammad
Khadafi dan Febrian Bartez. (n-tt)
