 |
| Asli Chaidir. |
Padang, Analisakini.id-Anggota Komisi VIII DPR H. Mhd Asli Chaidir meminta Menteri Sosial dan jajarannya harus tetap istiqomah dengan program pro-rakyatnya, meski dari pagu anggaran berkurang Rp1 miliar lebih pada pagu anggaran 2023 ketimbang 2022.
"Pagu anggaran berkurang Rp 1 triliun lebih, tepatnya Rp1.163.474.730.000,-. Jika pada 2022 pagu anggaran Rp79,343 triliun maka pada 2023 hanya Rp78.179 triliun. Kita minta lakukan efisiensi tapi untuk rakyat mesti tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat," kata Asli.
Politisi PAN yang sebelumnya menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Sosial dan jajarannya, di gedung DPR Senayan, Selasa (28/3/2023 menjelaskan efisiensi dilakukan mesti cermat dan teliti agar program yang benar-benar menyentuh masyarakat tetap dapat terealisasi.
Pengurangan itu juga terkait dengan proses blokir anggaran regular dan automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan pada anggaran Kemensos.
"Mungkin yang berkurang hanya target yang ingin dicapai seperti program PENA yang turun targetnya dari 8.500 PM menjadi 7.500 PM. Kemudian program pendampingan komunita adat terpencil yang turun menjadi 2.847 KK. Namun saya minta untuk kualitas dan skala prioritas tetap di kedepankan,' tegas Asli.
Asli pun mengatakan, pada Januari 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI telah menganggarkan Rp476 triliun untuk dana perlindungan sosial. Anggaran ini diberikan kepada Kemensos untuk 2023. Gelontoran anggaran ini dimaksudkan untuk perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat yang paling rentan, Program Pahlawan Ekenomi Nusantara (PENA) dan Rumah Sejahtera Terpadu (RST), Program atensi Disabilitas, atensi Yatim Piatu, serta Permakanan Lansia dan Disabilitas.
Namun saat ini, sambung Asli, dengan adanya permasalahan anggaran terkait blokir anggaran dan automatic adjustment, seolah-olah justru pemerintah menghalangi program-program dari Kemensos. Lantas bagaimana dengan kucuran dana Rp476 triliiun dari Kemenkeu untuk program Kemensos. "Mohon penjelasannya,' singkat Asli.
Sedangkan terkait dengan bantuan rehabilitasi rumah atau program rumah sejahtera terpadu, dimana di tahun 2023 dianggarkan untuk 10.600 KPM, Asli menilai program ini sangat membantu masyarakat dan berjalan baik.
Tetapi, sambungnya, di lapangan, terutama di dapil Sumbar I, masih banyak masyarakat yang membutuhkan. (ef)
