 |
| Tim KI Sumbar saat melakukan visitasi Monev Internal Keterbukaan Informasi Publik se Pessel, 21-22 November 2022. (foto dok/cien) |
Painan, Analisakini.id-PPID Utama Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) tetap berkeyakinan, proses tidak akan mengkhianati hasil. Tekad itulah yang secara konsisten dijaga dalam penguatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Konsistensi itu diperlihatkan PPID Utama Pemkab Pessel dengan rutin tiap tahun menggelar Monitoring Evaluasi (Monev) bagi PPID Pelaksana dan PPID Nagari se Kabupaten Pessel.
“Tahun ini kita Monev KIP tiga kategori yaitu OPD se Pemkab Pessel, PPID Pelaksana Kecamatan dan PPID Nagari, semuanya ini atas perintah Pak Bupati dengan panitia Monev dipimpin Sekda Pemkab Pessel, Mawardi Roska,” ujar PPID Utama sekaligus Kadis Kominfo Pessel Junedi, Selasa (22/11/2022).
Prosesnya hampir sama dengan Monev Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar), yang ditambahkan kata Junedi adalah publikasi informasi di badan publik serta jumlah minimal daftar informasi publik.
“Dua hari, Senin dan Selasa ini penilaian tahap akhir dan tim penilai mulai dari 5K plus 1I dan verifikasi dokumen kita kerahkan KI Sumbar, ini untuk penilaian riil dan tidak tersandung konflik interest,” ujar Junedi.
Ada 15 Badan Publik yang masuk lima besar per kategori divisitasi Arif Yumardi (Wakil Ketua KI Sumbar), Adrian Tuswandi (Komisioner KI Sumbar) dan Tiwi Utama (Asisten Ahli KI Sumbar).
“Ini tugas penting bagi KI Sumbar dalam memasifkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di tingkat PPID Pelaksana,” ujar Arif Yumardi usai visitasi di Kantor Camat Basa Ampek Balai, Selasa jelang siang ini.
Adrian Tuswandi mengakui kalau rutinitas Monev internal itu hanya ada di PPID Utama Pemkab Pessel.
“Kontiniutas PPID Utama Pessel ini telah menasbihkan PPID Utama ini jadikan Pessel Kabupaten Informatif empat kali berturut-turut,” ujar Adrian komisioner 2 periode ini.
Sementara itu dari potret 11 badan publik yang sudah divisitasi sejak Senin, menurut Verifikator Tiwi Utami ada badan publik yang sudah di koridornya dan ada yang masih harus diperkuat baik supervisi maupun advokasi tentang KIPnya.
“Ada Dinas Pertanian yang punya semangat luar biasa tapi perlu penguatan lebih, lalu ada Dinas Kesehatan yang mampu mencantolkan anggaran pengelolaan KIP di APBDnya serta Disdukcapil yang selalu setiap tahun divisitasi. Juga nagari dan kantor camat semua punya kemauan untuk terbaik kelola KIP,” ujar Tiwi.
Tim penilai akhir ini selalu didampingi Kadiskominfo Junedi, Kabid IKP dan pakar PPID Pemkab Pessel Silvia Permata Sari dibantu Wulan. (ms/*)
