 |
| Anggota DPR Andre Rosiade membawa sejumlah kepala OPD Pemprov Sumbar bertemu direksi BNI untuk menyelesaikan persoalan ruislag lahan GOR Agus Salim Padang. (ist) |
Padang, Analisakini.id-Anggota DPR asal daerah pemilihan Sumatra Barat (Sumbar) I, Andre Rosiade memasilitasi penyelesaian ruislag atau tukar guling lahan kompleks GOR Haji Agus Salim Padang antara Pemerintah Provinsi Sumbar dengan Bank Negara Indonesia (BNI).
Untuk mempercepat proses ruislag, Andre memboyong Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumbar Deddy Diantolani, Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumbar Ezeddin Zain dan Kabag Pengelola Aset Provinsi Sumbar, bertemu Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir yang didampingi GM Legal, GM Asset, GM Jaringan, dan GM Audit BNI Pusat.
Pertemuan luring dan daring yang digelar di Jakarta, Kamis (20/1/2022), itu juga diikuti Pimpinan BNI Wilayah 02 Padang yang membawahi area Sumbar, Riau, Kepri, Kerinci, dan Sungai Lenuh Jambi, Faizal Arief Setiawan.
"Kami selaku anggota DPR yang mewakili Sumbar, sesuai komunikasi kami dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi, bahwa kita semua ingin menyelesaikan persoalan ruislag tanah GOR Haji Agus Salim yang hingga saat ini masih menjadi milik BNI," kata Andre Rosiade.
Andre Rosiade mendorong agar dibentuk tim kecil yang berisi perwakilan Pemprov Sumbar dan perwakilan BNI untuk membicarakan hal-hal teknis persoalan tukar guling lahan yang belum selesai sejak 1983 itu.
"Kami mendorong agar dicari solusi terbaik agar persoalan ini segera selesai. Kalau bisa dalam waktu tiga bulan urusan ini beres. Ada time tabel sehingga sebelum lebaran nanti sudah ada proges, ada titik temu. Apa yang menjadi kewajiban Pemprov dan apa yang bisa dilakukan BNI, kita cari titik temunya," kata Ketua DPD Gerindra Sumbar itu.
Tak hanya mempertemukan Pemprov Sumbar dengan BNI, Andre juga siap memasilitasi bila dalam proses tukar guling lahan GOR Haji Agus Salim itu nantinya membutuhkan persetujuan dari DPRD Sumbar.
"Kalau nanti misal harus ada izin dari DPRD Sumbar, saya akan bantu untuk mendapatkan izin. Sebab anggota DPRD Provinsi Sumbar terbanyak berasal dari Fraksi Gerindra. Ketua DPRD-nya juga dari Gerindra, walaupun Gubernurnya bukan," kata Andre.
Tapi itulah komitmen Gerindra, kata Andre, sebagaimana arahan Pak Prabowo, harus berkolaborasi. “Seperti Pak Prabowo dan Jokowi, saya juga bantu Pak Mahyeldi. Itu komitmen kami, itu contoh yang baik bagi bangsa. Boleh beda pilihan tapi setelah kontestasi usai kita harus sama-sama bangun bangsa. Jangan sampai kompetisi sudah selesai tapi masih menyebar kebencian, masih menyebar berita bohong," imbuh Andre. (***)
.jpg)