 |
| Gedung DPRD Padang. |
Padang, Analisakini.id-Di tengah upaya penanggulangan Pandemi Covid-19, justru posisi vital Kepala Dinas Kesehatan malah dijabat seorang pelaksana tugas (Plt). Hal itu pasca dimutasinya Kepala Dinas Kesehatan Padang Feri Mulyani menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Senin (3/1/2021).
Melihat hal itu, Sekretaris Komisi I DPRD Padang Budi Syahrial meski mengapresiasikan rotasi yang dilakukan oleh Walikota Padang, Namun dia memandang jabatan yang disandang oleh dr. Feri Mulyani Hamid tampak janggal dan tidak sesuai dengan kompetensinya.
“Wako aneh-aneh saja yang dibuat. Masa ASN seorang dokter yang kompetensinya di bidang kesehatan malah ditempatkan mengurus soal arsip dan pustaka,” ujar Budi Syahrial, Senin (3/1).
Menurutnya, Dinkes saat ini adalah instansi vital dalam penanggulangan pandemi. “Meski dijabat oleh Plt, namun kita tahu kewenangan Plt itu sangat terbatas,” katanya.
Senada dengan itu, anggota DPRD lainnya Elly Thrisyanti memandang pelantikan pejabat eselon di jajaran Pemko Padang merupakan hak Walikota. Tetapi, dia mempertanyakan jabatan Kepala Dinas Kesehatan yang kosong.
“Padahal Presiden RI Joko Widodo menyatakan Indonesia masih dalam keadaan pandemi bukan endemi. Entah mengapa jabatan Kepala Dinas Kesehatan hanya dijabat oleh Plt. Ingat, di beberapa kecamatan di Kota Padang berada di zona kuning untuk hal vaksinasi,” ucapnya.
Elly Thrisyanti menekankan kewenangan seorang Plt itu sangat terbatas. “Kota Padang membutuhkan seseorang untuk mengisi posisi Kepala Dinas Kesehatan, dan kebutuhan ini sangatlah urgent. Saya berharap komisi terkait meminta penjelasan terhadap Walikota kenapa Dinas Kesehatan dijabat oleh seorang Plt. Kalaupun mesti diganti, tapi segera tunjuk pejabat definitifnya,” tegas dia.
Elly Thrisyanti mengingatkan Walikota Padang untuk membentuk super tim dalam membangun Kota Padang.
“Setelah melantik pejabat eselon II ini, saya mengingatkan kepada Bapak Walikota Padang, bahwa masih banyak jabatan–jabatan kepala dinas yang diisi oleh seorang Plt. Ingat, tidak ada Superman di Padang, yang ada hanyalah Super Team. Apalagi jabatan yang kosong tersebut di sektor PAD,” tutupnya.
Sementara anggota DPRD, Azwar Siry mendukung rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan Wako dan meminta kepada ASN yang dilantik untuk bekerja secara maksimal dan beradaptasi dengan OPD yang ditetapkan sekarang.
"Kita tak bisa menghalangi hak prerogatif Wako," ujar kader Demokrat ini.
Azwar Siry menambahkan, dalam hal suasana kerja, Walikota Padang berusaha menciptakan suasana kondusif dalam jajaran Pemko Padang.
"Sebelumnya, suasana di Pemko Padang itu tidak kondusif, dengan melantik sembilan orang pejabat eselon II di jajaran Pemko Padang diharapkan menjadi kondusif. Loyalitas dalam pemerintahan adalah sesuatu yang sangat pokok,” ucapnya.
Menanggapi pergantian Kadis Kesehatan, Azwar Siry mengatakan, ada beberapa indikator pergantian ini yang tidak diketahui oleh umum.
“Saya merasa dr. Feri Mulyani Hamid, M.Biomed belum sempurna menjabat sebagai Kadis Kesehatan. Tetapi, beliau memang berani melakukan beberapa terobosan. Kenapa diganti? Pasti ada sesuatu terjadi, dan itu hanya Walikota yang mengetahuinya,” tambah dia.
Sebelumnya, Senin (3/1/2021), Walikota Padang melantik 9 (sembilan) orang pejabat eselon II berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Padang No. 476 Tahun 2021 di Gedung Bagindo Aziz Chan Kantor Balai Kota Padang. (***)
.jpg)
