arrow_upward

Anggota Komisi VIII DPR, Asli Chaidir: Padang Daerah Paling Rawan Bencana Butuh Bantuan Shelter di 4 Titik

Selasa, 18 Januari 2022 : 18.41

 


Anggota Komisi VIII DPR H. Mhd Asli Chaidir ikuti raker secara virtual dengan mitra kerja BNPB sekaligus menyampaikan beberapa pertanyaan. (ist)

Padang, Analisakini.id-Menindaklanjuti aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat saat reses di Padang, Anggota Komisi VIII DPR H. Mhd Asli Chaidir meminta dukungan dan bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pembangunan shelter di empat titik yaitu Bungus, Koto Tangah, Padang Barat dan Padang Utara.

"Harapan pemerintah dan masyarakat sangat mengkristal agar shelter dibangun di empat titik yang daerahnya paling rawan. Sebab shelter yang ada sekarang, masih minim dan perlu ditambah melihat jumlah penduduk yang bermukim di daerah rawan bencana seperti ancaman tsunami," kata Asli saat rapat dengan Komisi VIII DPR dengan Kepala BNPB Letjend TNI Suharyanto dan jajarannya, Selasa (18/1) di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurut politisi PAN ini, sebagai salah satu kota di Indonesia yang paling rawan bencana penanganan mitigasi bencana harus dilakukan secara intens, baik melalui pembangunan fisik, pemenuhan sarana prasarana  maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman bencana.

Disebutkan mitigasi bencana agar berjalan maksimal dan disertai pembangunan fisik baik shelter maupun peralatan lainnya, mengandalkan APBD saja tidak mungkin, karena anggaran daerah terbatas, sehingga dukungan pusat sangat diharapkan.

"Kita tentu berharap dan berdoa agar bencana tsunami di daerah yang berpotensi terjadi seperti di Padang, tidak menjadi kenyataan. Namun sebagai umat beragama, kita harus siap siaga. Misalnya daerah yang berpotensi tsunami, shelter mesti disiapkan," kata Asli.

Selain shelter, BPBD Padang juga membutuhkan mobil Rescue 1 Unit, mobil TRC 1 unit, Perahu Karet 4 unit, truk serbaguna 1 unit. Bahkan surat pengajuannya oleh pemko Padang sudah disampaikan kepada BNPB tahun lalu.

Dalam kesempatan ini, Asli juga mengapresiasi BNPB, karena realisasi anggaran 2021, serapannya mencapai 99,08 persen dari total anggaran beserta DSP Rp7,15 triliun. Dia mengharapkan realisasi anggaran 2022 dapat ditingkatkan.

Begitu pula terkait dengan RUU Revisi Undang-undang Penanggulangan Bencana, seperti tercantum pada paparan Kepala BNPB, sudah ada pembicaraan antara BNPB dengan Mensesneg, yang intinya pemerintah sepakat untuk memperkuat lembaga BNPB. 

"Kabar ini menggembirakan dan perlu diapresiasi, sebagai solusi atas kebuntuan pembahasan antara DPR dan Pemerintah. Untuk itu, jika masalah kelembagaan ini sudah clear, maka pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dapat mudah selesai secara lebih cepat," kata Asli.

Selanjutnya terkait banyaknya bencana pada awal tahun 2022 dan juga pada bulan-bulan mendatang, BNPB perlu lebih mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, terkait dengan Bencana Non-Alam, dalam hal ini Pandemi Covid-19, dengan adanya varian baru Omicron dan varian lain, diharapkan BNPB melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak. 

Termasuk komunikasi dengan Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan umrah yang sudah mulai dibuka. Tempat isolasi mandiri untuk Jemaah umrah mohon bisa menggunakan asrama haji, sehingga lebih dapat dikontrol. 

"Kebijakan One Gate Policy tidak saja berlaku untuk keberangkatan tetapi juga hendaknya untuk kepulangan. Adapun bagi yang tidak ingin diisolasi di Asrama Haji, diberikan opsi lain dengan ketentuan khusus," imbuhnya. (***)




Bagikan

Terbaru

Copyright © Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved