arrow_upward

Raker Komisi VIII DPR dengan BNPB, Isu Lingkungan Mesti Dikupas dalam Penanggulangan Bencana

Senin, 13 Desember 2021 : 17.59

Anggota Komisi VIII DPR Asli Chaidir menyampaikan beberapa pertanyaan saat raker dengan BNPB terkait penanggulangan bencana. (ist)

Jakarta, Analisakini.id-Isu lingkungan mesti dikupas dan dibahas mendalam dalam penanggulangan bencana. Sebab, dari rentetan bencana yang menimpa negeri ini, bencana lingkungan ini yang kerap terjadi seperti banjir dan tanah longsor.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR H. Mhd Asli Chaidir dalam rapat kerja (raker) denga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjend TNI Suharyanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/12/2021).

Menurut Asli, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan bencana. Berdasarkan kalkulasi dari BNPB hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi terdampak cuaca ekstrem. Yang artinya, seluruh pendudukIndonesia yang berjumlah 285 juta jiwa membutuhkan edukasi terkait penanggulangan bencana dan bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasinya.

Secara umum, sambung Asli, bencana yang terjadi di republik ini adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem. Akar masalah dari terjadinya bencana Hidrometeorologi itu adalah isu lingkungan, yang sejatinya dibuat sendiri oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. 

Misalnya, penebangan pohon yang masif di hutan Indonesia yang memicu terjadinya banjir dan longsor, pencemaran sungai, hingga Indonesia menjadi negara pencemar sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia.

"Saya melihat isu lingkungan ini jarang dibahas, dan sepanjang kita tidak bisa memperbaiki lingkungan kita, maka bencana bencana tersebut akan kerap terjadi dan terjadi lagi," kata  politisi PAN ini.

Oleh karena itu, BNPB harus berperan maksimal di sini, terutama dalam sistem penanggulangan bencana. Sebab kalau tidak diperbaiki akar penyebab bencana, maka kegiatan mitigasi bencana yang berulang-ulang dengan jenis bencana yang sama dan di lokasi yang sama, tidak ada manfaatnya.

Dalam kesempatan itu, Asli juga menegaskan, dalam manajemen kebencanaan sistem peringatan dini mengambil peranan yang sangat penting dalam upaya untuk menyelamatkanmasyarakat dan meminimalisir korban bencana. 

Misalnya dalam bencana erupsi Gunung Semeru, terdapat perdebatan dan kontroversi terkait ada atau tidaknya sistem peringatan dini sebelum terjadinya erupusi.

"Masyarakat menyatakan tidak ada pemberitahuan dan peringatan terkait bencana erupsi Semeru. Sedang pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan BMKG menyatakan peringatan dini sudah disampaikan. Ini mesti diklirkan, agar jangan terulang kelak," terang Asli.

Asli sendiri berpendapat melihat korban pada bencana erupsi Gunung Semeru, ada peringatan disampaikan kepada masyarakat. Namun kemungkinan peringatan itu tidak sampai di masyarakat.

Oleh karena itu, Asli minta BNPB menjelaskan terkait dengan sistem peringatan dini pada bencana vulkanologi, dalam hal ini kasus erupsi Gunung Semeru. Sebab, sistem peringatan dini yang dijalankan belum bagus sehingga menyebabkan korban yang cukup banyak. (***)




Bagikan

Terbaru

Copyright © 2020 Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved