 |
| Effendi |
Effendi
76 tahun silam, tepatnya 16 Agustus adalah hari bersejarah bagi pemuda. Mereka seperti Soekarni, Wikana dan Chaerul Saleh dari perkumpulan 'Menteng 31' menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu dibawa ke Rengasdengklok untuk 'memaksa' keduanya segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia.
Setelah kedua pemimpin ini bersedia, lalu dikembalikan ke Jakarta dan diminta segera menyusun teks Proklamasi. Sekitar 12 jam kemudian, Jumat, 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, Bung Karno membacakan teks Proklamasi yang ditekennya bersama Bung Hatta.
Peristiwa itu, memperlihatkan andil pemuda sangat besar dalam melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Bahkan dari perjalanan bangsa ini jauh sebelum kemerdekaan, pemuda memiliki peran sentral sekaligus menjadi garda terdepan.
Pergerakan bangsa untuk melepaskan diri dari penjajahan, diawali dengan lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, juga dimotori pemuda. Ketuanya, Dr. Soetomo ketika itu berusia 20 tahun. Inilah organisasi modern pertama di Indonesia. Hingga kini setiap 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Yang sangat heroik adalah ikrar pemuda yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia pada 28 Oktober 1928. Pemuda yang berasal dari berbagai daerah dan organisasi itu, menyatu.
Dalam keberagaman baik daerah, agama, etnis maupun organisasi, ternyata pemuda punya tekad, bersatu demi Indonesia. Hingga kini, setiap 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.
Bung Karno hanya membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncang dunia. "Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kalimat ini merupakan gambaran bagaimana kedahsyatan pemuda sebagai agen perubahan.
Pemuda sangat diandalkan dan selalu tampil mewarnai perjalanan bangsa ini. Setiap kabinet yang diumumkan, mulai kabinet pertama, kabinet R.A.A Wirana Kusumah (19 Agustus-14 November 1945) hingga sekarang, tokoh pemuda selalu ada.
Pada 23 Juli 1973, lahir Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Deklarasi ini bertujuan menindaklanjuti isi pesan suci Sumpah Pemuda yang telah menggariskan kebutuhan keberhimpunan, dengan mengejawantahkan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dan ikut mengisi kemerdekaan. Tanggal 23 Juli diperingati sebagai hari lahirnya KNPI.
Dari wadah ini banyak lahir tokoh-tokoh nasional. Siapa yang tak kenal Tjahjo Kumolo (Menpan-RB), Adhyaksa Dault (Menpora di KIB I era Presiden SBY), Akbar Tandjung (tiga periode jadi menteri di era Presiden Soeharto), Idrus Marham (Menteri Sosial era Presiden Jokowi di Kabinet Kerja) dan sejumlah nama beken lain.
Di Sumbar, siapa pula tidak kenal Suwatri (mantan anggota DPR), Hendra Irwan Rahim, Asnawi Bahar, Kandris Asrin, Yul Akhyari Sastra, Marzul Very, Adib Alfikri, Defika Yudiandra dan terakhir sosok Fadly Amran (Walikota Padang Panjang) dan sejumlah nama lainnya. Mereka semua pernah menakhodai KNPI.
Namun sejak 15 tahun terakhir, kapal KNPI mulai pecah. Ini diawali ketika ketum DPP KNPI Hasanudin Yusuf (terpilih saat Kongres di Bogor, 22 Desember 2005) mendirikan Partai Pemuda Indonesia (PPI) pada 5 Maret 2007. Sejumlah pengurus menentang hingga akhirnya terbelah.
Dampaknya terus berlanjut pada Kongres XII KNPI pada 2008. KNPI terpecah. Kongres di Bali, 1 November 2008 menghasilan Azis Syamsudin sebagai Ketum DPP KNPI. Sedangkan Kongres di Ancol, 28 Oktober 2008 yang terpilih adalah Ahmad Doli Kurnia.
Periode berikutnya juga terjadi dua kubu. Pada kongres XIII, 28 Oktober 2011, Taufan EN Rotorasiko terpilih sebagai Ketum KNPI untuk periode 2011-2014. Ada juga yang tidak setuju sehingga digelar pula Kongres KNPI Penyempurnaan pada 30 Maret 2012, dengan hasil Akbar Zulfakar sebagai Ketum DPP KNPI.
Periode selanjutnya juga heboh. Semangat dan heroik pemuda yang tertuang pada 'Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928' seakan-akan memudar. Kongres XIV di Papua, Februari 2015 melahirkan Muhammad Rifai Darus sebagai Ketum DPP KNPI.
Tapi muncul pula Kongres Luar Biasa (KLB) KNPI, 1-2 Juni 2015, yang menghasilkan Fadh El Fouz A Rafiq sebagai Ketum.
Berikutnya Kongres XV pada 18-22 Desember 2018 di Jakarta, terpilih Haris Pratama. Sebagian panitia dan OKP menggugat hasil itu sehingga Kongres XV KNPI kembali dilaksanakan pada 6 Januari 2019 di Bogor, dengan hasil Noer Fajriansyah terpilih sebagai Ketua Umum, dengan periode kepengurusan 2018-2021. Pasca kongres tersebut, pemerintahan melalui Kemenkumham memberikan SK Kepengurusan kepada Noer Fajriansyah.
Meski begitu, kubu Haris Pratama tetap mengaku mereka yang legal sehingga demikian ada tiga kubu KNPi. Kubu Haris Pratama, kubu Noer Fajriensyah dan kubu Fadh El Fouz yang estafet kepemimpinannya berpindah ke tangan Abdul Azis yang terpilih dalan Kongres XV KNPI di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (1/12/2018). Abdul memimpin kepengurusan periode 2018-2021.
Di kubu Haris Pratama dalam perjalanannnya kisruh pula. Lewat rapat pleno di Hotel Ritz Carlton, yang dipimpin Wakil Ketua Umum Ahmad A. Bahri, Haris Pertama dicopot dari jabatan ketua umum, Sabtu (6/3/2021) dan memutuskan Mustahuddin sebagai Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021.
Tapi Haris Pratama tak mau menerima dan menggelar rapat pula sekaligus mencopot delapan pengurus, termasuk Sekjen Jackson Kumaat. Dengan demikian KNPI hasil Kongres XV Jakarta, akhirnya terpecah dua pula, Ketum Haris Pratama dan Plt. Ketum Mustahuddin.
Ketum KNPI hasil Kongres XV di Hotel Borobudur, Abdul Azis dalam perjalanannya diberhentikan pula oleh pengurus dalam rapat pleno di Lorin Hotel Sentul, pada 13 Maret 2021 dan mengangkat Dian Assafri sebagai Plt.Ketum. Lalu pada 20 September 2021 pada Kongres XVI di Lombok, Nusa Tenggara Timur terpilih Raden Andreas Nandiwardhana. Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Fahd el Fouz A Rafiq ikut hadir.
Sudah berserak-serak dan berkubu-kubu tampaknya. Benar tiga kelompok kepemimpinan KNPI sepakat untuk islah dan berencana akan menggelar kongres bersama di tahun 2021 ini. Hal ini terlihat dengan bertemunya tiga tokoh KNPI yaitu Ketua Umum Kongres XVI Lombok NTB Raden Andreas Wardhana, KNPI kubu Mustahuddin, dan Ketua Umum KNPI kubu Noer Fajrieansyah di Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jalan Rasuna Said, Jakarta Pusat pada Minggu (10/10/21).
Tapi hingga kini belum ada tanda-tandanya. Yang jelas kubu-kubuan di tubuh KNPI Pusat merembet ke daerah, tak terkecuali Sumatera Barat (Sumbar). Musprov KNPI Sumbar, Minggu (7/11/2021) menetapkan Angga Azkardha, SE, M.IPol sebagai ketua DPD KNPI periode 2021-2024. Angga menang atas Kuya Fikri dalam proses pemilihan.
Musprov XV ini digelar setelah dilaksanakan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) antara kepengurusan KNPI versi Raden Andreas yang dihadiri ketua Erick Hariyona dan KNPI Versi Harris Pratama yang diketuai oleh Doni Harsiva Yandra. Kedua organisasi ini sepakat untuk bersatu dalam melanjutkan kepengurusan.
Esoknya, Senin (8/11/2021), digelar pila Musdaprov XV dan terpilih Nanda Satria sebagai Ketua Umum KNPI Sumbar periode 2021-2024 menggantikan Fadly Amran. Di sini hadir dua Ketum KNPI, masing-masing Noer Fajriansyah dan Raden Andreas.
Jangan-jangan setelah ini, muncul pula Ketua KNPI Sumbar kubu Plt. Ketum Mustahudin. Ya, sama-sama kita ikuti saja perkembangannya.
Mengacu ke sini, maka secara legalitas yang diakui pemerintah adalah kepengurusan DPP KNPI yang ada SK-nya dari Kemenkumham. SK terakhir adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000037.AH.01.08 tahun 2019 Tanggal 17 Januari 2019 yang mengesahkan KNPI versi Fajriansyah sebagai perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Noer Fajrianyah sebagai Ketum dan Addin Jauharuddin (Sekjen) serta Twedy Ginting (Bendahara Umum).
Meski berpegang pada SK, tetap ada pihak yang menggunja dan beredar berita SK kepengurusan Fajriansyah dibatalkan. Tapi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumhan Cahyo Rahadian Muzhar membantah rumor yang menyebutkan pihaknya telah membatalkan surat keputusan (SK) kepengurusan KNPI pimpinan Noer Fajrieansyah. Menurut Cahyo, pembatalan sebuah SK hanya bisa dilakukan jika ada putusan pengadilan tata usaha negara.
"Jadi, tidak ada pembatalan dan tidak ada nama baru KNPI lagi. Semua perubahan sementara kami blokir sampai menunggu hasil kesepakatan bersama yang sedang digarap mekanismenya oleh para pihak yang memiliki SK Menkumham,” ujar Cahyo di Jakarta, Sabtu (25/1/2020) seperti dikutip pada beberapa media.
Kalau sudah ada SK Menkumham, bagaimana kepengurusan DPP KNPI yang lain, yang di mata mereka, mereka pula yang sah dan legal? Hal ini mesti dilihat secara jernih. Idealnya tentu menempuh jalur hukum seperti yang berlaku di negara ini.
Tapi yang paling penting adalah proses negosiasi, mediasi dan konsolidasi bagaimana kekuatan pemuda yang luar biasa itu bisa menyatu kembali. Semua kubu KNPI harus islah dan bersatu kembali.
Semangat dan keberanian pemuda yang dilakoni Soekarni, Wikana dan Chaerul Saleh pada 16 Agustus 1945 yang berbuah kepada merdekanya negara Indonesia (ditandai dengan pembacaan teks proklamasi) maupun ikrar Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, hendaknya melekat di hati pemuda kini. Pemuda dulu yang beragam etnis, agama dan ras serta multi partai, tapi tetap satu 'Pemuda Indonesia'.
Saya masih ingat ketika ikut dalam kepengurusan KNPI Sumbar dipimpin Yul Akhyari Sastra (2004-2007), walau hanya sato sakaki saja alias kenek-kenek saja, tapi KNPI Yul Akhyari Sastra tetap berbuat dan kompak di atas keberagaman. Ada Yul Akhyari kader Golkar, ada Fetris Oktri Hardi kader PPP, ada Azwar Abas, kader PKB dan banyak lagi. Tapi hanya satu KNPI.
Jangan ada lagi KNPI versi A, versi B, versi C. Yang ada hanya satu KNPI, KNPI yang seutuhnya. Berhimpunnya semua OKP dan mengibarkan panji-panji KNPI dalam kerangka kesatuan pemuda yang utuh. Salam pemuda. (*)
.jpg)