arrow_upward

Politisi PAN : Penyataan Gus Yaqut Tendesius dan Nafikan Peranan Tokoh Kelompok Islam Lainnya

Minggu, 24 Oktober 2021 : 23.13
Drs.H.Guspardi Gaus,M.Si.


Jakarta, Analisakini.id-Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus sangat menyayangkan narasi yang disampaikan Menteri Agama bahwa kehadiran Kementerian Agama (Kemenag) bukanlah hadiah dari negara untuk umat Islam secara keseluruhan. Tetapi  hadiah negara secara khusus kepada Nahdlatul Ulama (NU), sebut Yaqut dalam sebuah webinar dalam rangka hari santri nasional RMI-PBNU.

Menurutnya, penyataan ketua GP Ansor yang juga Menteri Agama  itu sangat tendesius dan dapat memantik polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat. Juga menafikan peranan dan sikap toleransi para wakil-wakil pemimpin Islam saat Pendirian Kementerian Agama.

Membaca dari sejarah, pembentukan Kementerian Agama ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No1/SD pada tanggal 3 Januari 1946 (29 Muhammad 1365 H).

"Dan itu  dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam moncoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu " Ketuhanan  dengan kewajiban menjalankan syariat Islam  bagi pemeluk-pemeluknya," tutur Politisi PAN ini. 

Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan, penyataan Gus Yaqut telah mengaburkan bahkan menghilangkan peran aktif dan sikap toleransi dari wakil-wakil pemimpin Islam ketika itu. Kompromi "wakil- wakil" pemimpin Islam maknanya bukan hanya NU tetapi juga ormas Islam yang lainnya mempunyai peranan dan kontribusi dalam pembentukan Kementerian Agama. Ditambah lagi, jika memang hadiah khusus negara untuk NU,  kenapa Menteri Agama pertama yang ditunjuk  bukan tokoh yang berasal dari NU, melainkan tokoh Muhammadiyah bernama H.M. Rasjidi. Beliau adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern lulusan Al Azhar Cairo dan Universitas Sorbonne, Prancis. 

Selanjutnya, Kementerian Agama itu dibentuk bukan dikhususkan bagi  pemeluk agama Islam saja. Tetapi untuk semua pemeluk agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan itu terwujud dengan dorongan dan sikap kompromi serta toleransi "wakil-wakil" pemimpin Islam. Tentu dengan harapan, Kementrian Agama dapat  berperan lebih besar sebagai rumah bersama seluruh umat beragama," ujar anggota Baleg DPR RI itu.(***)

Bagikan

Terbaru

Copyright © Analisakini.id | Jernih Melihat - All Rights Reserved