 |
| Hj. Nevi Zuairina. |
Jakarta, Analisakini.id-Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina meminta ada prioritas besar bagi pelaku usaha UMKM dalam negeri, dalam berbagai platform pasar digital. Apalagi di masa depan e-commerce akan menjadi terdepan dibandingkan dengan pola perdagangan konvensional.
Hal itu disampaikan politisi PKS asal dapil Sumbar II ini saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR dengan CEO Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Gofood belum lama ini di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Pandangan anggota DPR ini relevan dengan prediksi Kementerian Perdagangan yang memperkirakan nilai perdagangan e-commerce di Indonesia semakin meningkat untuk produk utama dalam 5 tahun ke depan. Bahkan transaksi perdagangan e-commerce pada tahun 2023 meningkat sebesar 32,4% dari 2019.
"Saya mengharap, pemilik marketplace dapat berperan besar dalam mendorong para pelaku usaha khususnya UMKM untuk melakukan digitalisasi. Jangan sampai ada praktik monopoli. Barang penjualan online dan juga pelaku UMKM dalam negeri mesti dapat perlindungan. Tidak boleh pelaku UMKM dalam negeri tersisihkan produknya karena produk-produk luar negeri," jelas Nevi.
Legislator asal Sumateraa Barat ini berpandangan, yang berawal dari keluhan masyarakat pelaku UMKM di daerah pemilihannya, bahwa saat ini untuk dapat produk dari luar negeri sangat mudah dengan maraknya marketplace.
Menurutnya, Bila memang produk dari luar itu sungguh tidak diproduksi di dalam negeri, tentu tidak menjadi masalah bahkan mungkin sebagian pihak merasa dimudahkan. Akan tetapi, ada produk-prouduk yang seharusnya mampu diproduksi dalam negeri seperti kerajinan, aksesoris atau pakaian, para pelakunya mesti dapat kemudahan dengan beberapa prioritas promosi.
Nevi menegaskan, pemerintah dengan segala perangkatnya dapat memberi kesempatan barang online luar negeri dimana dalam negeri tidak atau belum mampu produksi, mesti diarahkan ke gernas BBI (Bangga Buatan Indonesia) sehingga market place melakukan transfer knowlogde ke pelaku UMKM agar dapat memproduksi barang tersebut oleh pelaku UMKM dalam negeri.
"Sering kami mendapat laporan, dengan produk yang mirip dengan kualitas sama, produk lokal kalah bersaing pada persoalan harga. Kerap dijumpai, produk luar lebih murah sehingga rakyat Indonesia yang merupakan potensi pasar yang sangat besar cenderung memilih produk luar ini. Peran marketplace ini yang mestinya mampu memberikan keberpihakannya pada UMKM dalam negeri", ujar Nevi.
Politisi PKS ini juga menyinggung, agar data pribadi masyarakat yang teregistrasi ke berbagai marketplace, pemerintah agar secepatnya membuat regulasi untuk memberikan jaminan perlindungan data pribadi warga Indonesia. Hal ini seiring dengan Persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik.
"Selain persoalan data pribadi, saya juga meminta dengan sangat agar pemilik marketplace dapat menekan sampai nol persen adanya praktek penipuan melalui e-commerce", pintanya.
Nevi melanjutkan, aktivitas jual-beli secara elektonik dapat memungkinkan terjadinya praktik penipuan, entah itu barang yang terpampang di e-commerce tidak sesuai dengan yang diterima konsumen atau pun konsumen telah mentransfer sejumlah uang, tetapi penjualnya tidak mengirimkan barang yang dijual dan melarikan diri.
Oleh karenanya adanya aktivitas jual-beli melalui e-commerce harus dapat memberikan perlindungan terhadap Konsumen dalam negeri.
"Yang terakhir terkait hasil merger Gojek-Tokopedia, dengan bersatunya Tokopedia dan Gojek, kita harapkan barang penjualan online dalam negeri semakin masif terutama produk dari pelaku UMKM dalam negeri", tutup Nevi Zuairina. (***)
